Pilpres 2019

Bambang Widjojanto Sindir MK Jangan Jadi Mahkamah Kalkulator, Jokowi: Jangan Rendahkan Institusi

Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan menanggapi pernyataan Ketua Tim Hukum Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Bambang Widjojanto terkait Mahkamah Konstitusi

Bambang Widjojanto Sindir MK Jangan Jadi Mahkamah Kalkulator, Jokowi: Jangan Rendahkan Institusi
Theresia Felisiani/Tribunnews.com
Presiden Jokowi didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla, para menteri, Panglima TNI dan Kapolri menggelar konferensi pers di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (22/5/2019). 

TRIBUNJAMBI.COM- Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan menanggapi pernyataan Ketua Tim Hukum Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Bambang Widjojanto terkait Mahkamah Konstitusi (MK).

Diketahui Bambang seusai menyerahkan permohonan gugatan hasil Pilpres 2019 di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK) Jakarta, meminta agar MK tak menjadi bagian dari rezim yang korup dan juga agar tak berubah menjadi 'Mahkamah Kalkulator'.

Dikutip TribunWow.com dari saluran Youtube Kompas Tv, Minggu (27/5/2019), Jokowi mengatakan untuk jangan merendahkan sebuah institusi negara.

"Jangan senang merendahkan sebuah institusi, saya kira enggak baik," ujar Jokowi seusai menghadiri acara Silaturahim dan Buka Puasa Bersama HIPMI di Ritz Carlton, Kuningan, Jakarta, Minggu (26/5/2019).
Jokowi kembali mengingatkan bahwa MK dibentuk oleh negara untuk memberikan kepercayaan kepada masyarakatnya.

"Apapun lembaga yang ada ini, dibentuk oleh ketatanegaraan kita agar memiliki sebuah trust (kepercayaan) dari publik, jangan sampai direndahkan dilecehkan seperti itu, saya kira enggak baik," ujar Jokowi.

Diketahui sebelumnya, Bambang di gedung MK, Jakarta pada Jumat (24/5/2019) malam, memberikan pernyataan kepada wartawan, dikutip dari Kompas.com, Sabtu (25/5/2019).

Dalam ucapannya Bambang meminta MK sebagai bagian penting dari kejujuran dan tak menjadi bagian dari rezim yang korup.

"Mudah-mudahan Mahkamah Konstitusi bisa menempatkan dirinya menjadi bagian penting, di mana kejujuran dan keadilan harus menjadi watak dari kekuasaan, dan bukan justru menjadi bagian dari satu sikap rezim yang korup," kata Bambang.

Selain itu Bambang Widjojanto berharap MK tak hanya menelusuri angka-angka yang bersifat numerik dalam menangani sengketa hasil Pilpres.

Bambang mengistilahkan MK jangan jadi "mahkamah kalkulator".

MK, kata mantan komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ini, sudah seharusnya menelusuri secara serius dugaan adanya kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif.

"Kami mencoba mendorong MK bulan sekadar mahkamah kalkulator yang bersifat numerik, tapi memeriksa betapa kecurangan begitu dahsyat," kata Bambang seusai menyerahkan permohonan gugatan hasil Pilpres di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Jumat (24/5/2019).

(TribunWow.com/ Roifah Dzatu Azmah)

Editor: andika arnoldy
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved