Pilpres 2019

Daftar 51 Alat Bukti BPN Gugat Kecurangan Terstruktur Pilpres 2019 ke MK, Bakal Sulit Dibantah

Ada delapan orang yang ditunjuk sebagai kuasa hukum BPN Prabowo-Sandiaga dalam pengajuan sengketa hasil Pilpres 2019 ke Mahkamah Konstitusi. Ini dafta

Daftar 51 Alat Bukti BPN Gugat Kecurangan Terstruktur Pilpres 2019 ke MK, Bakal Sulit Dibantah
TribunJakarta.com/Elga Hikari Putra
Ketua Tim Hukum BPN Prabowo-Sandi, Bambang Widjojanto, Direktur Komunikasi dan Media BPN Hashim Djojohadikusumo mendatangi Mahkamah Konstitusi dari pintu belakang di Jalan Abdul Muis, Jakarta Pusat, Jumat (24/5/2019) malam. 

Sandiaga kemudian mengumumkan bahwa adik Prabowo, Hasyim Djojohadikoesoemo, ditunjuk sebagai koordinator manajemen tim hukum pasangan Prabowo-Sandiaga.

Dalam pernyataannya, Hasyim menyebut "gugatan Prabowo-Sandi akan diserahkan ke Mahkamah Konstitusi nanti malam antara jam 20.30 sampai 22.00 WIB".

Baik Sandiaga maupun Hasyim tidak merinci bukti apa yang akan diserahkan ke MK. Hasyim menyarankan agar pertanyaan tersebut diarahkan ke ketua tim hukum, Bambang Widjojanto, mantan wakil ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Beliau tahu persis apa yang harus diperjuangkan di Mahkamah Konstitusi," kata Hasyim.

Gugatan Prabowo-Sandiaga diajukan setelah Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengumumkan pasangan calon nomor urut 01, Joko Widodo - Ma'ruf Amin, sebagai pemenang pilpres dengan persentase perolehan suara 55,50% pada Selasa dini hari (21/05).

Mantan Hakim Konstitusi (MK), Harjono, menyebut gugatan kecurangan hasil pemilu presiden rawan kandas, jika selisih perolehan suara antarkandidat terlampau jauh.

"Kalau selisihnya besar, sulit dibuktikan. Makanya kan Mahkamah Konstitusi membuat standar, akan memeriksa sengketa pemilu jika perbedaannya sekian persen. Kalau jauh sekali, tidak diperiksa MK," ujar mantan Hakim Konstitusi (MK), Harjono, kepada BBC News Indonesia, Jumat (24/05).

Dalam kasus-kasus sengketa yang selisih perolehan suara antarkandidat terpaut jauh, kandidat yang merasa dicurangi biasanya sulit mencari bukti.

Lantas, kalaupun terbukti ada bukti kecurangan, raihan suara yang didapat dari pembuktian sulit menutup perolehan suara yang diperoleh pihak lawan.

"Sulitnya mencari bukti itu dan juga kalau terbukti, tidak juga bisa menutup pihak lawan," cetus Harjono.

Halaman
1234
Editor: duanto
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved