Satuan Elite Baret Merah Terseret Arus Politik, Danjen Kopassus Beri Peringatan Tegas ke Prajuritnya

Satuan Elite Baret Merah Terserat Arus Politik, Danjen Kopassus Beri Peringatan Tegas ke Prajuritnya

TRIBUNJAMBI.COM - Suasana politik Indonesia saat ini sedang memanas, suhu politik akibat Pemilu 2019, membuat isu bermunculan, diantaranya mulai terseret satuan elite Kopassus.

Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus Mayor Jenderal I Nyoman Cantiasa, Selasa (21/5/2019), angkat bicara soal makin menghangatnya dinamika di tengah masyarakat karena Pemilu 2019.

Cantiasa menyerukan kepada seluruh jajaran Kopassus untuk menjaga persatuan dan kesatuan.

Isu-isu yang muncul belakangan mulai menyeret satuan elite Kopassus.

Peristiwa terbaru adalah penangkapan mantan Komandan Jenderal (Danjen) Kopassus Mayor Jenderal (Purn) Soenarko oleh Mabes Polri atas dugaan makar dan penyelundupan senjata untuk aksi 22 Mei.

Kopassus, menurut Cantiasa, merupakan satuan yang dihormati dan dibanggakan karena standar profesionalismenya yang tinggi.

Cantiasa juga menyebut Kopassus memiliki sejarah prestasi panjang dalam menjaga tegak dan utuhnya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Baca: 10 Hari Jelang Lebaran, Disperindag Bakal Gelar Operasi Pasar, Ini Jadwalnya

Baca: Kericuhan Kembali Pecah di Depan Bawaslu RI, Lemparan Batu hingga Tenda Dirusak

Oleh karena itu, Cantiasa memberikan ultimatum bahwa jangan sampai Kopassus kini justru dijadikan alat untuk memecah belah persatuan dan kesatuan.

”Tidak boleh ada satu pun prajurit Kopassus yang bertindak karena inisiatif pribadi, kelompok, maupun pihak-pihak lain di luar garis komandonya.

Tidak boleh ada prajurit Kopassus yang mengeluarkan komentar, apalagi bernada provokatif dalam media sosial maupun secara lisan,” tutur Cantiasa.

Agar prajurit Kopassus tak bertindak atas inisiatif pribadi, Cantiasa memerintahkan kepada setiap prajurit Kopassus untuk memegang teguh rantai komando dalam setiap ucapan, sikap, dan tindakan mereka.

Apa yang dilakukan ataupun tidak dilakukan oleh prajurit Kopassus harus berdasarkan perintah tegak lurus yang disampaikan melalui garis komando.

Lebih dari itu para unsur komandan bawahan diminta selalu mengecek pelaksanaannya di satuan masing-masing.

Wakil Komandan Jenderal Kopassus Brigadir Jenderal Mohammad Hasan menambahkan, loyalitas prajurit Kopassus tegak lurus kepada negara berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila.

Prajurit Kopassus juga tetap setia menjaga nama baik korps dalam menjalankan tugas-tugas negara.

Sebelumnya TNI dan Polri melakukan penyelidikan terkait kasus dugaan penyelundupan senjata api terkait aksi unjuk rasa 22 Mei 2019, menyikapi hasil rekapitulasi KPU dalam suara Pilpres 2019.

Dua orang sudah ditahan, yakni Mayjen (Purn) S (Soenarko) dan Praka BP.

Hal itu disampaikan Kepala Pusat Penerangan TNI Mayjen Sisriadi dalam pesan singkat yang diterima di Jakarta, Selasa (21/5/2019),

Mayjen Sisriadi mengatakan, pada Senin (20/5/2019) malam, penyidik dari Mabes Polri dan POM TNI telah melakukan penyidikan terhadap oknum yang diduga sebagai pelaku. Penyidikan dilakukan di Markas Puspom TNI, Cilangkap.

Saat ini, kata Sisriadi, Mayjen (Purn) S menjadi tahanan Mabes Polri dan dititipkan di Rumah Tahanan Militer Guntur. Sedangkan Praka BP menjadi tahanan TNI di Rumah Tahanan Militer Guntur.

Kepala Kantor Staf Kepresidenan Moeldoko sebelumnya menganjurkan, masyarakat tidak datang pada unjuk rasa di depan Kantor KPU pada 22 Mei 2019.

Menurut Moeldoko, pemerintah banyak mendapatkan informasi mengenai potensi terjadinya gangguan keamanan pada tanggal tersebut.

"Intelijen kita telah menangkap upaya penyelundupan senjata. Orangnya ini sedang diproses. Tujuannya pasti untuk mengacaukan situasi," ujar Moeldoko di Gedung Bina Graha, Kompleks Istana Presiden Jakarta, Senin (20/5/2019).

"Bisa saja mereka melakukan tembakan di kerumunan akhirnya seolah-olah itu ya dari aparat keamanan, TNI-Polri. Itulah yang akan menjadi trigger, awalnya situasi menjadi chaos," kata dia.

Penegakan hukum tersebut sekaligus mengonfirmasi informasi yang didapatkan intelijen negara sebelumnya mengenai potensi terjadinya kerusuhan pada 22 Mei 2019.

Baca: Dilarang Bawa Mobil Dinas, ASN Muarojambi Bakal Disanksi Bila Kedapatan Mudik dengan Mobnas

Baca: Semakin Banyak Massa Berdatangan ke Bawaslu, Pantau Situasi di Lokasi Pakai CCTV di Link Ini

Baca: Prabowo Subianto Gugat ke MK, Yusril Ihza Mahendra: Saya Pun Ingin Dengar Gugatan Prabowo-Sandi

"Keinginan awalnya begitu. Meski kalau dari analisis dari waktu ke waktu, mudah-mudahan situasi ini sudah mereda," ujar Moeldoko.

Moeldoko menegaskan, pemerintah tidak membual atas informasi itu. Bukan pula untuk menakut-nakuti atau ingin "menggembosi" pengerahan massa yang akan dilakukan pada saat KPU menetapkan hasil Pemilu 2019.

Justru, wajib bagi pemerintah untuk memberitahukan informasi mengenai potensi gangguan keamanan yang akan terjadi pada tanggal tersebut.

"Kami memberikan informasi yang sesungguhnya kepada masyarakat supaya masyarakat bisa menilai, bisa menentukan harus bagaimana. Jadi, kalau memang menuju ke suatu area tertentu itu membahayakan, jangan datang," kata mantan Panglima TNI tersebut.

Serukan Kepung KPU 22 Mei, Mantan Danjen Kopassus Soenarko Dilaporkan ke Bareskrim Polri

Mantan Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus (Danjen Kopassus) Mayjen (Purn) Soenarko dilaporkan ke Bareskrim Polri pada Senin (20/5/2019).

Soenarko dilaporkan dengan sangkaan mengarahkan sejumlah orang untuk mengepung Istana Negara dan gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada aksi unjuk rasa yang rencananya digelar Rabu (22/5/2019).

"Pernyataan yang membuat keresahan adalah memerintahkan mengepung KPU dan Istana serta kemudian menyatakan seakan-akan polisi akan bertindak keras, tentara tidak, dan provokasi tentara pangkat tinggi sudah bisa dibeli," ujar pelapor bernama Humisar Sahala di Bareskrim Polri, Jakarta Selatan.

Seperti diketahui, arahan Soenarko terekam dalam video berdurasi sekitar 2,5 menit yang beredar di media sosial.

Di video tersebut, Sunarko yang mengenakan kemeja merah marun bergaris vertikal hitam tampak duduk di sebuah kursi dan berdialog dengan sejumlah orang.

"Kalau tanggal 22 diumumkan Jokowi menang, kita lakukan tutup dahulu KPU, mungkin ada yang tutup Istana dengan Senayan, tapi dalam jumlah besar. Kalau jumlah besar, polisi juga bingung. Kalau tentara, yakin dia tidak akan bertindak keras," ujar Soenarko.