Pilpres 2019

'Setan Gundul' Mengolok-olok Ani Yudhoyono, Ferdinand Hutahaean Cabut Dukungan ke Prabowo-Sandiaga

Ternyata ada 'setan gundul' yang mengolok-olok Ani Yudhoyono yang sedang sakit. Akhirnya, Ferdinand Hutahaean memberi pernyataan sikap.

Editor: Duanto AS
Istimewa
Kadiv Advokasi dan Hukum DPP Partai Demokrat, Ferdinand Hutahaen 

Ternyata ada 'setan gundul' yang mengolok-olok Ani Yudhoyono yang sedang sakit. Akhirnya, Ferdinand Hutahaean memberi pernyataan sikap.

TRIBUNJAMBI.COM - Ferdinand Hutahaean memilih mengundurkan diri mendukung Prabowo-Sandiaga.

Tidak terima Ani Yudhoyono diserang dimedia sosial, Kepala Divisi Advokasi dan Hukum Partai Demokrat, Ferdinand Hutahaean, memilih mundur mendukung Prabowo-Sandiaga.

Pernyataan tersebut ia lontarkan dalam akun twitternya, Minggu (19/5/2019).

Saat dikonfirmasi Ferdinand Hutahaean pun membenarkan tulisannya tersebut.

Baca Juga

 Real Count KPU pada Senin (20/5) Pukul 02.00 WIB, Ada Pergeseran Suara di Daerah-daerah Ini

 Ini Wajah Oknum Pilot yang Ditangkap Polisi karena Ujaran Kebencian, Ini Isi Pesan Rusuh IR

 Nonton Game of Thrones Season 8 Episode Terakhir pada Senin (20/5) Pukul 08.00 WIB, Ini Caranya

 Prank Raffi Ahmad Berakhir Tragis, Haruka JKT48 Menangis lalu Fans Tak Terima Atas Perlakuan Itu

 Jumlah Kekayaan Tiga Anak Soeharto, Ternyata Tommy yang Paling Banyak Duitnya Versi Majalah Globe

Pernyataaan tersebut ia lontarkan karena tidak terima Ani Yudhoyono diserang para pendukung Prabowo-Sandiaga di media sosial.

Ferdinand juga mengaku akan mengusulkan kepada partai untuk keluar dari Koalisi Indonesia Adil dan Makmur.

"Ya itu sikap saya resmi dan saya akan minta partai besok juga untuk keluar dan mundur. Tapi apakah akan disetujui, saya tidak tahu. Tapi saya serius akan melawan penghinaan besar kepada Ibu Ani secara politik, tdak bisa dibiarkan," ujar dia.

Ferdinand mengatakan selama ini Partai Demokrat kerap diserang karena sikap politiknya.

Dia mengaku tidak pernah mempermasalahkan serangan-serangan itu.

Namun, menyerang Ani Yudhoyono yang sedang dalam keadaan sakit menurut dia tidak bisa ditoleransi.

"Kalau sudah masuk ke ranah kemanusiaan, tidak bisa ditolerir," kata Ferdinand.

Berikut tulisan Ferdinand Hutahaean dalam twitternya:

"Pagi ini, sy menemukan bullyan yg sgt tdk berperi kemanusiaan dr buzzer setan gundul yg mengolok Ibunda Ani yg sedang sakit. Sikap itu sangat BRUTAL. Atas perilaku brutal buzzer setan gundul itu, saya FERDINAND HUTAHAEAN, saat ini menyatakan BERHENTI MENDUKUNG PRABOWO SANDI."

Tak perlu Demokrat disuruh-suruh

Tidak perlu Partai Demokrat disuruh-suruh keluar dari Koalisi Indonesia Adil dan Makmur, pendukung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Hal itu ditegaskan Kepala Divisi Advokasi dan Hukum Partai Demokrat, Ferdinand Hutahaean menanggapi pernyataan anggota Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga.

Kepala Divisi Humas dan Advokasi Hukum DPP Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean
Kepala Divisi Humas dan Advokasi Hukum DPP Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean (Net)

"Tidak perlu disuruh-suruh atau diminta-minta keluar. Tidak perlu. Partai Demokrat punya etika, punya tata krama dan paham betul harus melangkah kemana, serta harus memutuskan apa," tegas Ferdinand Hutahaean kepada Tribunnews.com, Selasa (7/5/2019).

Dia menegaskan, Demokrat secara lembaga telah memutuskan untuk bergabung dengan Prabowo-Sandi dan koalisi Adil Dan Makmur.

Keputusannya, kata dia, Demokrat akan berada di Koalisi pendukung Prabowo-Sandi hingga kompetesi Pilpres 2019 selesai.

Karena itu imbuh dia, kewajiban moril dan politik partai Demokrat akan dilakukan selama koalisi ini belum berakhir.

"Koalisi ini akan berakhir, ketika KPU menetapkan siapa pemenang pemilu, apakah Jokowi atau Prabowo," ujar Ferdinand Hutahaean.

Kalau Prabowo yang menang, lanjut dia, bisa saja koalisi berakhir. Karena bisa saja Partai Demokrat mengambil posisi di luar pemerintahan.

"Itu sangat mungkin. Tidak ada masalah bagi Partai Demokrat," tegas Ferdinand Hutahaean.

Begitu juga, imbuh dia, kalau Jokowi diumumkan sebagai pemenang. Partai Demokrat sangat siap juga berada di luar pemerintahan.

"Jadi tidak perlu partai Demokrat disuruh-suruh keluar," tegasnya.

Dia memahami dinamika yang kini terjadi di internal Partai politik di Koalisi pendukung Prabowo-Sandi. Sehingga cukup bisa memahami permintaan agar Partai Demokrat keluar dari koalisi.

"Saya tegaskan partai Demokrat akan menyelesaikan kewajiban moral dan politiknya mengawal koalisi Adil dan Makmur hingga akhir kompetisi ini selesai," ucapnya.

BPN Tak Paksa Demokrat Bertahan Dalam koalisi

Melansir Kompas.com, Selasa (7/5/2019), Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga, Andre Rosiade, mengatakan, masyarakat dapat menilai pernyataan Ketua Divisi Advokasi dan Bantuan Hukum Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean mengenai kerja sama dalam koalisi Indonesia Adil dan Makmur jika Joko Widodo-Ma'ruf Amin memenangkan Pilpres 2019.

Andre mengatakan, sebaiknya komentar dari kader-kader Demokrat disampaikan dalam forum internal koalisi Indonesia Adil dan Makmur.

"Kalau ingin berkomentar bicara, ayo di forum internal, bukan di media atau medsos. Habis waktu kami menanggapi kader koalisi yang sibuk di media atau media sosial," kata Andre saat dihubungi Kompas.com, Selasa (7/5/2019).

Wakil Sekjen Partai Gerindra Andre Rosiade mengkritik hukuman HS
Wakil Sekjen Partai Gerindra Andre Rosiade mengkritik hukuman HS (KOMPAS.com/Devina Halim)

Andre mengatakan, prinsip BPN dalam berkoalisi adalah rasa kebersamaan antarpartai dan semangat perjuangan.

BPN tak memaksa Demokrat untuk bertahan di koalisi Indonesia Adil dan Makmur.

"Seandainya temen-temen ingin keluar, itu hak teman-teman Demokrat ya. Yang pasti prinsipnya Gerindra tidak akan memaksa atau meminta-minta suatu partai bertahan dalam koalisi," ujarnya.

Andre menambahkan, jika Demokrat mendapatkan tawaran untuk merapat ke koalisi Jokowi, maka perlu mengingat pentingnya etika dalam politik.

"Yang penting etika politik dipakai, Anda nampak muka datang, pulang nampak punggung gitu. Jadi ya dulu kita bergabung baik pisah pun harus baik-baik," pungkasnya.

Sebelumnya, Ferdinand Hutahaean mengatakan, kerja sama partainya dengan Koalisi Adil Makmur yang mengusung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno bakal berakhir jika pasangan calon nomor urut 01 dinyatakan menang.

Sebaliknya, jika Prabowo-Sandiaga dinyatakan menang, maka partainya punya kewajiban untuk mengawal pemerintahan.

"Kalau Pak Prabowo menang, Partai Demokrat punya kewajiban moril dalam politik mengawal pemerintahan. Tapi kalau Pak Jokowi yang diputuskan menang, maka kerja sama koalisi maka berakhir," kata Ferdinand saat ditemui di Kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (6/5/2019).

Ferdinand mengatakan, setelah seluruh tahapan pilpres berakhir, partainya berdaulat dan punya hak untuk menentukan sikap. Ke depannya, Demokrat bisa saja berada di dalam pemerintahan.

Akan tetapi, tidak menutup kemungkinan partai pimpinan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu berada di luar pemerintahan. Sikap tersebut, kata Ferdinand, sangat bergantung dari ajakan Jokowi dan pertimbangan Majelis Tinggi.

"Kalau Pak Jokowi mengajak (bergabung di pemerintahan) kita pertimbangkan, dan dibahas oleh Majelis Tinggi yang dipimpin Pak SBY. Kalau tidak mengajak nggak mungkin juga kita masuk dalam pemerintahan," ujar Ferdinand. (Jessi Carina/*)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul Ferdinand Hutahaean: Saya Berhenti Mendukung Prabowo-Sandiaga

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul "Ferdinand Hutahaean Berhenti Dukung Prabowo-Sandi, Ini Penyebabnya"

Subscribe Youtube

 Prank Raffi Ahmad Berakhir Tragis, Haruka JKT48 Menangis lalu Fans Tak Terima Atas Perlakuan Itu

 Jumlah Kekayaan Tiga Anak Soeharto, Ternyata Tommy yang Paling Banyak Duitnya Versi Majalah Globe

 Dugaan Moeldoko, Tudingan Kecurangan Pemilu 2019 Dirancang Prabowo Sejak 2014, Ini Indikasinya

 Nonton Game of Thrones Season 8 Episode Terakhir pada Senin (20/5) Pukul 08.00 WIB, Ini Caranya

 Gara-gara Foto Ini Band Indie Polka Wars Diburu FPI, Malah Beri Jawaban Alamat Lengkap

Sumber: Tribunnews
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved