Ini Alasan Ilmiah Sandiaga Uno 'Tenggelamkan' Ajakan Arief Poyuono Tak Bayar Pajak, Revenue

Sebelumnya dalam keterangan tertulisnya Rabu (15/5/2019), Arief Poyuono mengajak pendukung Prabowo-Sandiaga untuk menolak membayar pajak kepada pemerintah.

Sebab, pemerintah yang terbentuk dari penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak sah.

"Tolak bayar pajak kepada pemerintahan hasil Pilpres 2019 yang dihasilkan oleh KPU yang tidak legitimate itu adalah hak masyarakat karena tidak mengakui pemerintahan hasil Pilpres 2019," kata Arief.

Tanggapan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko

Sementara itu, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menyayangkan pernyataan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Poyuono yang meminta pemilih Prabowo Subianto-Sandiaga Uno tidak usah membayar pajak.

Pernyataan tersebut disampaikan Arief apabila pasangan nomor urut 01 Joko Widodo - Maruf Amin memenangi pemilu 2019.

Moeldoko bilang warga negara memiliki hak dan kewajiban.

"Warga negara itu kan punya hak dan kewajiban. Menurut saya enggak benar pernyataan itu," ujar Moeldoko di kompleks istana kepresidenan, Kamis (16/5/2019).

Moeldoko menyayangkan sikap politisi Gerindra tersebut.

Ia bilang seharusnya politisi memberikan pendidikan politik yang baik bagi masyarakat.

Permasalahan pemilihan tersebut dinilai jangan sampai menyerukan hal yang tidak benar kepada masyarakat.

Usai keputusan pemilihan diharapkan seluruh warga negara Indonesia kembali bersatu.

"Kita ajak masyarakat Indonesia justru harus memahami hak dan kewajibannya, jangan malah mengarahkan begitu," terang Moeldoko.

Moeldoko pun meyakini Prabowo memiliki jiwa patriotik.

Ia menduga orang di bawah Prabowo yang menyerukan hal yang tidak sesuai dengan sikap Prabowo seperti penolakan pembayaran pajak tersebut. (*)