Pilpres 2019

KPU Tantang BPN Prabowo-Sandi Adu Data di Pleno Rekapitulasi, Tak Bijak Membangun Narasi Kecurangan

omisi Pemilihan Umum menantang Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno untuk adu data di rapat pleno terbuka rekapitulasi nasion

KPU Tantang BPN Prabowo-Sandi Adu Data di Pleno Rekapitulasi, Tak Bijak Membangun Narasi Kecurangan
Tribunnews.com/Danang Triatmojo
Komisioner KPU RI Wahyu Setiawan di kawasan Sabang, Jakarta Pusat, Jumat (15/2/2019) 

TRIBUNJAMBI.COM- Komisi Pemilihan Umum menantang Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno untuk adu data di rapat pleno terbuka rekapitulasi nasional.

Hal ini disampaikan Komisioner KPU Wahyu Setiawan menanggapi sikap BPN yang menolak hasil penghitungan suara oleh KPU.

Wahyu menilai sikap BPN tersebut tidak sejalan dengan sikap saksi mereka yang ikut dalam rapat pleno rekapitulasi nasional di Kantor KPU.

Menurut dia, sejauh ini saksi dari Prabowo-Sandi belum pernah menyandingkan data hasil Pilpres 2019 milik mereka di tiap provisi yang diklaim berbeda dengan hasil penghitungan KPU.

Baca: TIBA-Tiba Ali Mochtar Ngabalin Ajak Presiden Joko Widodo Bersumpah Soal Tudingan Makar, Ada Apa?

Baca: Mahfud MD Singgung Pejabat yang Belokkan Tol, Bandingkan Rumah Menteri PUPR Digusur untuk Proyek Tol

Baca: FINAL Hasil Pilpres 2019 Pleno Resmi KPU, Jokowi Unggul di 16 Provinsi, Prabowo Memang di 9 Provinsi

"Tidak bijak membangun narasi ada kecurangan, tetapi dalam rapat pleno rekapitulasi justru tidak menunjukkan data-data yang mereka miliki," kata Wahyu saat dihubungi Kompas.com, Rabu (15/5/2019).

Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menggelar rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat nasional dan penetapan hasil pemilu 2019, Sabtu (11/5/2019).
Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menggelar rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat nasional dan penetapan hasil pemilu 2019, Sabtu (11/5/2019). ((Tribunnews.com/Rina Ayu Panca Rini))

Padahal, lanjut Wahyu, rapat itu harusnya menjadi ajang adu data bagi semua pihak yang berkepentingan dengan hasil pemilu.

Setiap saksi dari pasangan calon maupun partai politik bisa mengkroscek lagi hasil rekapitulasi KPU dengan data yang masing-masing telah mereka pegang.

"Membangun narasi kecurangan di luar rapat pleno rekapitulasi justru dikhawatirkan akan memperkeruh nalar publik. Harusnya sampaikan saja di rapat pleno jika ada data yang berbeda," kata dia.

Hingga Selasa (14/5/2019) malam, hasil rekapitulasi 19 provinsi telah ditetapkan dalam rapat pleno rekapitulasi di Kantor KPU.

Hasilnya, pasangan calon nomor urut 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin unggul di 14 provinsi. Sedangkan paslon nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menang di 5 provinsi.

Halaman
12
Editor: andika arnoldy
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved