Dituding Curang, Ijtima Ulama 3 Minta Jokowi Didiskualifikasi, Tim TKN: Ini Menurunkan Derajat Ulama

Gerakan politik berbasis agama yang melibatkan massa ini digulirkan saat Pilkada Jakarta 2016, ketika calon gubernur petahana Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dituduh melecehkan Alquran terkait pernyataannya - DONAL HUSNI/NURPHOTO VIA GETTY IMAGES

Dimintai tanggapan atas pernyataan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko yang mempertanyakan niat atau tujuan Ijtima Ulama 3 terkait penyelenggaraan Pemilu 2019, Slamet mengatakan "apa salahnya kita mengevaluasi (pemilu 2019)."

Dia kemudian mengatakan bahwa ijtima ulama 1 dan 2 juga tidak terlepas dari hajatan politik Pemilu 2019. Dia menekankan, sikap politik dalam Ijtima Ulama 3 merupakan bentuk kebebasan berkumpul dan berpendapat yang dilindungi konstitusi.

Neno Warisman, pendukung Prabowo-Sandiaga hadir dalam Ijtima 3 - BBC Indonesia.

"Yang penting tidak melanggar konsitusi yang ada," kata Slamet.

Ditanya wartawan apakah para ulama yang tergabung dalam Ijtima Ulama ini 'ditunggangi' partai-partai politik pendukung Prabowo, Slamet mengatakan: "Ini kepentingan untuk bangsa dan agama."

Keberadaan acara Ijtima (kesepakatan atau konsensus) yang sudah berlangsung tiga kali, tidak terlepas dari gerakan politik yang melibatkan massa bernama Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) MUI pada 2016.

Keberadaan acara Ijtima (kesepakatan atau konsensus) yang sudah berlangsung tiga kali, tidak telepas dari gerakan politik yang melibatkan massa bernama Gerakan Nasional Penjaga Fatwa (GNPF) MUI pada 2016 - Hak DONAL HUSNI/NURPHOTO VIA GETTY IMAGES

Pengamat internasional puji KPU

Pemantau pemilu internasional mengunjungi sejumlah TPS pada 17 April 2019 lalu - BBC Indonesia

Gerakan politik yang melibatkan massa ini didirikan saat Pilkada Jakarta 2016, ketika calon gubernur petahana Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dituduh melecehkan Alquran terkait pernyataannya.

Saat itu Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa yang isinya bahwa Ahok menghina Alquran atau menghina ulama.

Sejumlah ormas Islam, di antaranya Front Pembela Islam (FPI), kemudian mendukung GNPF yang terus menyuarakan agar Ahok diadili.

Dalam perkembangannya, GNPF MUI berubah menjadi GNPF ulama setahun kemudian. Dan menjelang pemilu 2019, gerakan politik ini kemudian menyatakan secara terbuka mendukung capres Prabowo Subianto, dengan menyodorkan cawapres alternatif.

Jalannya pemilu pada 17 April lalu juga diamati puluhan perwakilan kedutaan-kedutaan besar dan pemerhati pemilu internasional dalam Election Visit Program.

Rombongan tersebut antara lain memantau pemilu di Rutan Kelas 1 Cipinang, Jakarta, Panti Bina Laras Grogol, Jakarta Barat, juga TPS lain di daerah padat penduduk di Kemayoran dan Tambora, Jakarta.

Anthony Banbury, President dan CEO International Foundation for Electoral Systems (IFES) mengatakan dari pengamatannya, KPU sudah mengatur proses pemilu dengan baik.

Pemantau pemilu internasional mengunjungi sejumlah TPS - BBC Indonesia

Banbury mengatakan proses pemilu di Indonesia berjalan berjalan dengan sangat lancar.

"Pemilu ini sangat fantastis. TPS terlihat di mana-mana, TPS-TPS kecil dengan maksimal 300 pemilih yang berdekatan," ujar Banbury.

[BBC Indonesia]