Pilot & Pramugari Garuda Berencana Mogok, Ketahuan Laporan Keuangan yang Janggal? Ini Pengakuannya

Pilot & Pramugari Garuda Berencana Mogok, Ketahuan Laporan Keuangan yang Janggal? Ini Pengakuannya

TRIBUNJAMBI.COM -  Rencana pilot, pramugari dan karyawan Garuda Indonesia untuk mogok kerja terungkap ke publik melalui surat kepada pemegang saham.

Apakah rencana mogok ini terkait dengan kisruh keuangan perusahaan BUMN tersebut?

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi telah menyurati pihak maskapai Garuda Indonesia terkait kabar akan mogoknya pilot dan pramugari.

Surat rencana mogok kerja yang ditujukan kepada Chairul Tanjung selaku salah satu pemegang saham Garuda Indonesia, bocor dan tersebar ke publik sejak Jumat (26/4/2019) malam.

Baca: Harus Tetap Bayar! Hukum Terlambat Qadha Puasa Ramadan Tahun Lalu, Ini Penjelasannya

Baca: BJ Habibie Jenguk Ani Yudhoyono, Ada Semangat di Matanya Meski Harus Transfusi Darah Tiap Hari

Baca: Ada yang Langsung Bunuh Diri Bersama, Ini Sejarah 2 Tokoh Dunia Menikah 29 April Atau di Hari Ini

Baca: Veronica Tan Ketahuan Jualan Daging, Beda Tampilan Istri Ahok BTP, Puput Nastiti Devi Kian Modis

TribunKaltim.co mengutip Komps.com, laporan keuangan PT Garuda Indonesia tahun 2018 sebelumnya menuai polemik karena menempatkan piutang menjadi pendapatan.

Hal ini pula yang membuat dua komisaris Garuda menolak laporan keuangan tersebut.

Menyikapi polemik itu, manajemen maskapai pelat merah menyebut bahwa hal itu tidak melanggar Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 23.

Sebab menurut Garuda, secara subtansi pendapatan dapat dibukukan sebelum kas diterima.

Garuda Indonesia (Kompas TV)

Garuda juga mengatakan bahwa laporan keuangannya telah disajikan secara wajar dalam seluruh hal yang material (wajar tanpa pengecualian).

Baca: Polwan Cantik Ginda Oktarina Kejar Bandit Lampung, Terpaksa Gunakan Senapan Laras Panjang

Baca: Niat Awal Ingin Jadi TNI AD, Cewek Cantik Ini Banting Setir Jadi Security, Begini Kisah Pilunya

Baca: Bila TNI AL Tembak Kapal Vietnam yang Tabrak Kapal Perang Indonesia, Hal Dahsyat Ini Bakal Terjadi

Baca: Di Usia Belasan, 8 Artis Indonesia Ini Tak Perawan Lagi, Nomor 2 Tak Malu Mengakuinya Depan Publik

Hal itu disebut sejalan dengan hasil audit KAP Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (member of BDO international) yang merupakan Big 5 (Five) Accounting Firms Worldwide.

"Sebagai Big5 Audit Firm, BDO seharusnya telah menerapkan standar audit internasional yang sangat baik," kata Direktur Keuangan Garuda Indonesia Fuad Rizal dalam siaran pers, Jakarta, Minggu (28/4/2019).

Transaksi piutang yang menuai polemik berasal dari kontrak kerja sama penyediaan layanan konektivitas wi-fi dalam penerbangan dan hiburan pesawat dari PT Mahata Aero Teknologi.

Direktur Teknik dan Layanan Garuda Iwan Joeniarto mengatakan, kerja sama layanan konektivitas tersebut saling menguntungkan.

Pada perjanjian kerja sama itu lanjut Iwan, terdapat dua transaksi yaitu pertama biaya kompensasi atas penyerahan hak pemasangan layanan konektivitas dan pengelolaan in-flight entertainment.

Kedua, transaksi bagi hasil (profit sharing) atas alokasi slot untuk setiap pesawat terhubung selama periode kontrak.

Iwan mengatakan, Garuda Grup telah melakukan kajian risiko terhadap transaksi ini dan juga telah melakukan analisa terhadap mitigasi risikonya. Hal itu dilakukan untuk memenuhi prinsip Good Corporate Governance (GCG). 

Sementara itu Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi akan menyurati maskapai Garuda Indonesia terkait kabar akan mogoknya pilot dan pramugari.

"Saya sudah berkomunikasi. Hari Senin (29/4/2019), saya akan kirim surat ke mereka," ucap Budi Karya seperti dikutip dari Antara, Minggu (28/4/2019).

Menurut dia, pihaknya meminta para pilot dan pramugari agar menahan diri supaya tidak mengganggu operasional penerbangan.

"Saya minta mereka menahan diri, termasuk ke Serikat Pekerja Garuda," sebut Budi.

Sebelumnya, beredar surat yang berisi rencana aksi mogok Sekitar Pekerja Garuda (Sekarga) dan Asosiasi Pilot Garuda (APG). Rencana itu terkait kontroversi hasil rapat umum pemegang saham tahunan (RUPST) perusahaan penerbangan pelat merah tersebut..

Ketua Serikat Karyawan Garuda (Sekarga) Ahmad Irfan mengatakan, pihaknya sudah diminta oleh Direksi dan Komisaris untuk tidak melaksanakan mogok.

"Sebab itu akan memperkeruh suasana," ujarnya kepada Kompas.com Sabtu (27/4/2019).

Ahmad menegaskan, surat tersebut dibuat agar pemegang saham segera menyelesaikan kisruh internal dengan mulai berkomunikasi secara internal, tidak gembar-gembor ke luar.

Menurut dia, hal ini sangat penting karena kisruh justru membuat saham Garuda Indonesia terpukul dan berpengaruh terhadap kepercayaan pelanggan maskapai pelat merah tersebut.

Para karyawan juga khawatir, dampak kisruh internal Garuda Indonesia berdampak kepada kelangsungan perusahaan yang merupakan tempat karyawan bekerja.

Dihubungi terpisah, Presiden Asosiasi Pilot Garuda Bintang Hardiono menegaskan bahwa surat yang ditujukan kepada Chairul Tanjung itu bersifat internal.

Ia mengatakan, substansi surat tersebut baru sebatas rencana.

Namun surat itu sudah bocor ke publik. Oleh karena itu ia menegaskan bahwa maksud surat tersebut yakni meminta agar Chairul Tanjung selaku pemegang saham menyelesaikan persoalan internal.

"Surat tersebut ditujukannya ke Bapak CT supaya diselesaikan dengan baik," kata dia.

Seperti diberikan sebelumnya, meski sudah diterima dalam RUPS, laporan keuangan PT Garuda Indonesia Tbk (GIAA) tahun lalu justru ditolak oleh dua komisarisnya yakni Chairal Tanjung dan Dony Oskaria.

Keduanya merupakan perwakilan dari PT Trans Airways, pemegang saham Garuda Indonesia dengan kepemilikan sebesar 25,61 persen.

Garuda disebut akan mengantongi 239 juta dollar AS dari Mahata, dengan 28 juta dollar AS di antaranya merupakan bagi hasil antara Garuda dan Sriwijaya.

Meski belum ada pembayaran yang masuk, hal itu dinilai harus tercantum dalam Laporan Keuangan Garuda Indonesia 2018.

Chairul Tanjung Tolak Laporan Keuangan Garuda

Melansir dari Kontan.co.id, dua komisaris Chairul Tanjung dan Dony Oskaria telah melihat kejanggalan dalam Laporan keuangan PT Garuda Indonesia Tbk (GIAA) 2018.  Karena itu keduanya menolak laporan tersebut.

Chairal Tanjung merupakan perwakilan dari PT Trans Airways dan Dony wakil dari Finegold Resources Ltd yang menguasai 28,08 persen saham GIAA.

Penolakan keduanya didasarkan atas Perjanjian Kerjasama Penyediaan Layanan Konektiivitas Dalam Penerbangan antara PT Mahata Aero Teknologi dan PT Citilink Indonesia tanggal 31 Oktober 2018 lalu beserta perubahannya.

Dari perjanjian tersebut, pendapatan GIAA dari Mahata sebesar 239,94 juta dollar AS yang sebesar 28 juta dollar AS yang didapatkan dari bagi hasil yang didapatkan PT Sriwijaya Air seharusnya tidak dapat diakui dalam tahun buku 2018.

“Tadi tidak dibacakan surat keberatan kami karena tadi pimpinan rapat menyatakan cukup dengan dinyatakan dan sudah dilampirkan di Annual Report (2018),” ujar Chairal Tanjung, Komisaris GIAA di Jakarta, Rabu (24/4/2019).

Menurut dia, dirinya meminta surat keberatan dirinya dan Dony Oskaria bisa dibacakan dalam RUPST yang digelar hari ini.

Namun tidak disetujui oleh pimpinan rapat sehingga hanya disertakan sebagai lampiran dalam laporan tahunan perusahaan ini.

Berdasarkan laporan keuangan tahun lalu, GIAA mencatat pendapatan usaha sebesar 4,37 miliar dollar AS dan laba tahun berjalan sebesar 5,02 juta dollar AS. Padahal sebelumnya perusahaan masih mencatat rugi sebesar 213,39 juta dollar AS pada tahun 2017 lalu.

“Kami tidak ada masalah, sebenarnya secara bisnis Garuda oke, kuartal I juga naik. Kami hanya keberatan terhadap satu transaksi itu saja. Itu tidak perlu dijelaskan karena masalah pendapat, kami tidak sependapat dengan perlakuan akuntansinya,” lanjutnya.

Menurut CT, laporan tahun lalu tetap diterima dan disetujui pemegang saham dengan catatan dua dissenting opinion dari dua komisaris.

Penolakan ini sebutnya, hanya sebagai pelaksanaan hak-hak sebagai komisaris terkait dengan perlakuan akuntansi yang kurang sesuai.

Sementara Gatot Trihargo, Deputi Bidang Usaha Jasa Keuangan, Survei dan Konsultasi Kementerian BUMN menyampaikan terkait dengan laporan keuangan itu merupakan wewenang dari direksi perusahaan.

Sebagai perusahaan terbuka, Kementerian BUMN tidak akan ikut campur lebih jauh karena laporan keuangan sudah diaudit.

“Di RUPS kan sudah dijelaskan jadi ya sudah begitu saja. Kan kami sebagai peserta juga, (teknis) tanya ke Pak Ari (Ari Askhara) dari Kantor Akuntan Publiknya bilang apa? Tanya sama Direktur Keuangan Pak Fuad dan Pak Ari kan semua itu sudah diaudit,” katanya.

(Andy Dwijayanto) Berita ini telah tayang di Kontan.co.id dengan judul Chairal Tanjung tolak laporan keuangan Garuda Indonesia tahun lalu