Pasal 6A ayat (3) UUD 1945-Tulisan Viral 51% Lebih Tak Dijamin Presiden, Refly Harun Membantah

Dalam tulisan itu disebutkan, untuk dapat dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden, selain meraup suara 51 persen lebih

Pasal 6A ayat (3) UUD 1945-Tulisan Viral 51% Lebih Tak Dijamin Presiden, Refly Harun Membantah
KOMPAS.com/GARRY LOTULUNG
Calon Presiden nomor urut 01, Joko Widodo didampingi sejumlah pimpinan Parpol pendukung saat memberikan keterangan terkait Pilpres 2019 di Jakarta, Rabu (17/4/2019). Pasangan Jokowi-Maruf Amin menyatakan akan menunggu hasil resmi dari KPU meskipun sejumlah lembaga survei memenangkan mereka dalam hitung cepat. 

Makanya Deklarasi Kemenangan Jokowi semalam yang dilakukan TKN oleh Moeldoko tanpa Jokowi adalah Deklarasi yang dipaksakan hanya sekedar menutupi rasa Malu karna Kemenangan versi Quick Count untuk mereka tidak memenuhi 2 syarat lainnya yakni hanya menang di 14 Provinsi dan ada beberapa daerah (menurut hasil Quick Count) yang Jokowi mendapat dibawah 20% menurut Survei Quick Count Indo Barometer yakni Aceh dengan DPT: 3.523.774 Jokowi-Ma'ruf: 17,12% - Prabowo-Sandi: 82,88% dan di Sumbar dengan DPT:3.718.003 Jokowi-Ma'ruf: 9,12% - Prabowo-Sandi: 90,88%.

Berbeda dengan kemenangan Jokowi di 2014 dimana kemenangannya (menurut Quick Count) kurang lebih 22 Provinsi dengan rata² Persentase 52%.

Jadi Paham kan, mengapa mereka nggak berani Deklarasi Kemenangan dan hanya Manyun, Melongo dan Mungkin nyaris Mewek liat hasil Quick Count meski hasilnya mengunggulkan Mereka.

SELESAI

Harap ini disebarkan seluas-luasnya agar publik tahu tentang aturan ini .......

Terkait viralnya tulisan itu, Pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun melalui akun twitternya, @ReflyHZ, menyatakan jika jumlah peserta Pilpres hanya dua, tidak dibutuhkan lagi syarat persentase dan persebaran suara.

Refly menegaskan, siapapun yang mendapatkan suara terbanyak, dialah yang kemudian menjadi calon terpilih untuk kemudian dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden.

Menurut Refly, hal itu merupakan putusan Mahkamah Konstitusi pada 3 Juli 2014.

"Kalau jumlah pasangannya cuma dua, tidak dibutuhkan syarat persentase dan persebaran suara. Siapa yang mendapatkan suara yang terbanyak, dia yang menjadi calon terpilih. Putusan MK 3 Juli 2014," tulis Refly. 

Putusan MK pada 3 Juli 2014

Halaman
1234
Editor: nani
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved