Pemilu 2019

Mantan Ketua MK Prof Mahfud MD Tegaskan, Hingga Saat Ini Belum Ada Pemenang Resmi Dalam Pemilu 2019.

Mantan Ketua MK, Prof Mahfud MD menegaskan, hingga saat ini belum ada pemenang resmi dalam Pemilu 2019.

Mantan Ketua MK Prof Mahfud MD Tegaskan, Hingga Saat Ini Belum Ada Pemenang Resmi Dalam Pemilu 2019.
Kmp
KOMPAS.com / WIJAYA KUSUMA Mahfud MD saat akan memasukan surat suara ke kotak suara di TPS di Yogyakarta, Rabu (17/4/2019). 

TRIBUNJAMBI.COM- Mantan Ketua MK,  Prof Mahfud MD menegaskan, hingga saat ini belum ada pemenang resmi dalam Pemilu 2019.

"Pemenang Pemilu, termasuk pilpres baru bisa diketahui saat pengumuman rekapitulasi suara pada 22 Mei 2019 oleh KPU," kata Mahfud MD di Sleman, Jumat (19/4/2019).

Menurut dia, hasil quick count atau hitung cepat masing-masing orang boleh percaya dan boleh tidak percaya.

"Hasil quick count, percaya atau tidak, tidak mengikat, belum resmi. Hasil hitungan internal masing-masing pihak juga belum resmi," kata Mahfud.

Mahfud mengimbau kepada semua pihak agar tidak bertindak di luar konstitusi, terutama untuk peserta pemilu.

Baca: Tampak Lesu, Pucat dan Tak Nafsu Makan, Ternyata Ini Penyakit yang Diderita Cawapres Sandiaga Uno

Baca: SETELAH KAMI KALAH Surat Grace Natalie Setelah Mengetahui Hasil Quick Count

Baca: Jessica Iskandar Keceplosan Ngomong Tanggal Pernikahan dengan Richard Kyle, Nia Ramadhani Tepuk

"Kontestan pemilu untuk cukup mengawasi penghitungan sampai tiba tanggal penetapan oleh KPU, yaitu 22 Mei 2019," katanya.

Ia juga meminta semua pihak agar tidak bertindak di luar konstitusi, yang bisa dilakukan adalah mengawasi proses serta mengumpulkan atau menyiapkan bukti-bukti di setiap kecamatan, ketika penghitungan di kecamatan termasuk penghitungan di kabupaten atau kota.

"Nanti dibawa semua sebagai bukti, apalagi jika merasa ada kecurangan, pada 22 Mei itu ada di mana yang keliru," katanya.

Menurut Mahfud, jika pada 22 Mei mendatangm, saat pengumuman oleh KPU, ada pihak yang tidak puas, maka bisa mengajukan gugatan.

"Tentunya proses pengajuan gugatan pemilu itu melalui Mahkamah Konstitusi (MK). Instrumen hukum sudah disediakan oleh konstitusi dan negara ini untuk tidak berlaku curang," katanya.

Halaman
123
Editor: andika arnoldy
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved