Mobil Jenderal Polisi Kena Tilang Lewat CCTV, Ini Dilakukannya, Netizen Heboh di Media Sosial
Dengan tilang elektronik, beberapa tempat dipasangi cctv sehingga para pelanggar akan terpotret secara jelas sebagai bahan bukti pelanggaran.
lihat foto
Alat khusus itu khusus merekam kendaraan yang masuk jalur bus Transjakarta dan menerapkan tilang elektronik.
Perangkat khusus itu bernama automatic plat number recognition (ANPR).
Piranti ini bentuknya mirip kamera closed circuit television (CCTV).
Dengan perangkat itu dapat mengidentifikasi pelat nomor kendaraan yang masuk ke jalur Transjakarta.
"Uji coba ini, saya ingin tahu, pertama adalah secara teknis bisa apa nggak untuk mengenai (membaca) pelat nomor," kata Agung kepada wartawan di Balai Kota, Senin (18/2/2019).
Baca: Gubernur Jambi Fachrori, Tinjau Hari Terakhir Pelaksanaan UNBK di SMAN 10 Kota Jambi
Kedua, kata Agung, setelah bisa mengenali, tindakan penegakan hukum seperti apa?
"Ketiga, pengaruh terhadap pelanggarannya seperti apa," katanya.
Bagi pelanggar, kata Agung, setelah mendapatkan surat tilang apa tindakan selanjutnya.
"Kalau lima hari setelah dipanggil tidak bayar, maka (STNK) diblokir. Itu menambah keyakinan kami ada tindakan hukum setelah itu," katanya.
Alasan pemasangan ANPR di jalur bus Transjakarta untuk menjaga sterilisasi jalur.
Walau pada petugas ditempatkan di sejumlah titik ramai jalur bus Transjakarta, banyak pengendara yang lolos atau memaksa masuk jalur Transjakarta.
"Karena apa? karena Transjakarta walaupun menjaga sekitar 500 petugas begitu ada yang ngotot dan kelolosan titik tidak terjaga, tidak ada yang menindak. Dari sisi kedua kami dapat keuntungan bagaimana efek perubahan budaya? Ternyata ada, terjadi penurunan jumlah pelanggaran sampai 80 persen waktu kami sama-sama mengkaji," jelasnya.
Uji coba penempatan ANPR ditempatkan di dalam koridor bus Transjakarta, yakni kawasan Patung Kuda dan Sarinah, Gambir, Jakarta Pusat.
Uji coba tersebut dilakukan bukan hanya untuk mengukur optimalisasi perangkat, tetapi besaran biaya yang diperlukan dalam pemasangan ANPR.
"Berdasarkan ini kami saat ini sedang melakukan feasibilities study, kalau penegakan hukum bisa dan budaya orang berubah harusnya sih layak secara hasil. Tapi biayanya berapa ini yang jangan sampai kami menembak nyamuk dengan meriam. Memang mati nyamuknya, tapikan biaya yang dikeluarkan untuk matiin nyamuk gede sekali. Berapa sih sebetulnya biaya kita pelajari," jelasnya.
