AKP Sulman Aziz Cabut Keterangan Adanya Arahan Menangkan 01, "Saya Sedang Emosi"

Pernyataan itu disampaikan AKP Sulman Aziz kepada media melalui perantara Lokataru di Jakarta, Minggu (31/3/2019).

Editor: Nani Rachmaini
Tribunjabar.id/Daniel Andreand Damanik
AKP Sulman Aziz memberikan keterangan terkait pernyataannya tentang netralitas Polri, Senin (01/4/2019). 

Kronologi tuduhan AKP Sulman Aziz ada dukungan polisi untuk capres nomor urut 01
1. AKP Sulman Aziz Dimutasi dari jabatannya sebagai Kapolsek Pasirwangi
2. Menggelar konpers di Jakarta yang disiapkan Haris Azhar
3. Sebut Polri tak netral dan ada arahan dari Kapolres Garut untuk menangkan pasangan nomor urut 1
4. Mencabut keterangan bahwa Kapolres Garut telah mengarahkan polisi untuk memenangkan pasangan nomor urut 1
5. Mengaku emosi saat menggelar konpers.
6. Emosi karena dipindahkan dari kapolsek Pasirwangi menjadi personel Ditlantas Polda Jabar
7. Mengakui kalau Kapolres Garut memerintahkan para kapolsek untuk memetakan keamanan Pemilu, bukan memenangkan Jokowi-Maruf Amin
8. Beri keterangan di Mapolda Jabar bukan karena ditangkap.

Tanggapan Kapolres Garut yang Dituding Arahkan Dukung Jokowi

Tudingan mantan Kapolsek Pasirwangi AKP Sulman Aziz, yang menyebut adanya arahan untuk mendukung capres 01, Jokowi, dibantah Kapolres Garut, AKBP Budi Satria Wiguna.

Budi Satria Wiguna menyebut tudingan itu tidak berdasar. Menurutnya, mutasi yang dilakukan kepada Sulman sudah sesuai dengan aturan. Apalagi Sulman sudah cukup lama menjadi Kapolsek.

"Itu tidak berdasar (mutasi karena berfoto dengan tokoh 02). Setiap bulan kami kumpulkan para kapolsek tapi hanya membicarakan soal pengamanan," ujar Budi Satria Wiguna saat ditemui di rumah dinas Kapolres Garut, Minggu (31/3/2019).

Pengumpulan para kapolsek setiap bulan, lanjutnya, hanya untuk membicarakan penanganan kerawanan. Terutama menjelang Pemilu 2019. Apalagi Garut memiliki wilayah yang cukup luas.

"Garut ini rawan konflik dengan intensitas kriminal tinggi. Jadi wajar langkah-langkah pencegahan harus dilakukan," katanya.

Dalam menghadapi Pemilu 2019 di Garut, pemetaan kerawanan konflik harus dilakukan.

Pada Pemilu 2019, Garut memiliki 8.056 TPS. Jumlah tersebut dua kali lipat dari penyelenggaraan Pilkada.

Sementara, jumlah personil hanya ada sekitar 1000 orang, selebihnya dibantu oleh TNI dan Linmas.

"Jadi sama sekali tak ada arahan ke sana (mendukung capres 01, Jokowi). Kami hanya fokus pada pengamanan," ungkapnya.

Budi Satria Wiguna mengaku tak tahu atas dasar apa dirinya dituduh memihak terhadap salah satu calon di Pilpres 2019.

"Kalau ada yang menyampaikan seperti itu (mengarahkan ke capres 01) saya tidak tahu," ucapnya.

Saat disinggung tudingan itu terjadi karena proses rotasi mutasi jabatan. Budi Satria Wiguna secara tegas menyebut soal rotasi dan mutasi adalah wewenang Polda.

"Memang ada beberapa Kapolsek yang akan pensiun. Jadi wajar kalau ada rotasi dan mutasi. Kalau dia ngomong gara-gara itu saya kurang mengerti" ujarnya.

Baca: FOTO: Rumah Mewah Rp 10 Miliar Nikita Mirzani, Digunakan Supaya Gak Perlu Kerja Lagi

Baca: Kembangkan Kopi Liberika di Daerah Rawa, Pemkab Tanjab Timur Mulai Kenalkan Kopi Liberica Zabak

Baca: Siapkan 17 Peti Mati, Benny Moerdani Malah Buat Nama Kopassus Guncangkan Dunia Lewat Aksi Kilat

Halaman
123
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved