Kasus Dugaan Politik Uang Caleg PKB di Tanjab Barat Ditutup, Bawaslu Mengaku Kesulitan Cari Saksi

Kasus politik uang yang diduga dilakukan oleh Caleg DPR RI dari Partai PKB saat berkampanye di wilayah Kabupaten Tanjab Barat ditutup pada tahap 1.

Kasus Dugaan Politik Uang Caleg PKB di Tanjab Barat Ditutup, Bawaslu Mengaku Kesulitan Cari Saksi
Ilustrasi politik uang 

TRIBUNJAMBI.COM, KUALA TUNGKAL - Kasus politik uang yang diduga dilakukan oleh Caleg DPR RI dari Partai PKB saat berkampanye di wilayah Kabupaten Tanjab Barat ditutup pada tahap 1.

Banyak kalangan yang mempertanyakan kinerja Bawaslu Tanjab Barat.

Menangggapi hal tersebut, Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Tanjabbar, Yasin yang didampingi Ketua Bawaslu Tanjabbar, Hadi Siswa mengaku terkendala waktu yang terbatas untuk menyelidiki kasus tersebut.

Katanya, untuk mengklarifikasi yang bersangkutan, Bawaslu butuh saksi dan bukti yang kuat. Sementara waktu yang diberikan terbatas hanya 7 hari. Berdasarkan peraturan bawaslu kalau temuan akan diberi waktu 3 hari untuk proses, kalau laporan batasan waktunya 7 hari.

"Setelah lewat waktu itu, jika tidak ditemukan bukti dan saksi formil maka tidak bisa lagi dilakukan tindak lanjut, berbeda dengan pidana umum yang waktunya panjang," katanya.

Baca: DLH Sarolangun Akan Serahkan Aset IPAL Biogas, Olah Kotoran Sapi Jadi Sumber Gas dan Listrik

Baca: Promosikan Wisata Merangin Jambi, Forwam Gelar Lomba Menulis Bagi Pelajar, Cek Syarat dan Waktunya

Baca: Bukan Hanya Pejabat di Rektorat UIN Jambi, Oknum Dosen Juga Diduga Pernah Lakukan Pelecehan Seksual

Baca: Pendongeng Asal Kampung Dongeng Seloko yang Selalu Bersama Boneka Bernama Keka

Bahkan dia menyebutkan kalau aturan itu dibuat setengah hati sehingga pihaknya dibatasi untuk melakukan tindaklanjut.

"Yang membuat Undang-Undang itu juga melihat celah-celah itu. Pada peraturan bawaslu pertama pada 2014, Undang-Undang memang melarang keras pelanggaran tapi sanksinya tidak ada. UU sekarang sudak dipertegas lagi tapi pemberi diberi sanksi, sementara penerima uang tidak," kata Yasin.

Penegakan Hukum Terpadu (Gakumdu) yang terdiri dari 3 unsur yaitu bawaslu, polisi dan kejaksaan. Untuk kasus politik uang kader PKB, ia mengatakan bawaslu terbatas waktu.

"Mungkin karena keterbatasan waktu, polisi keteteran dan kejaksaan sudah kebiasaan waktu yang panjang dan bisa perpanjangan. Kalau ini lewat waktu dak bisa lagi, namanya waktu kadaluarsa, Itulah UU setengah hati," kilahnya.

"Jadi kendala kita cuma waktu dan susah mencari saksi-saksi. Kerena tuan rumah lokasi acara pun ketakutan, tidak mau buka pintu ingin kita temui," tambahnya.

Penulis: Darwin
Editor: Teguh Suprayitno
Sumber: Tribun Jambi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved