Mahfud MD Ungkap Peran Menteri Agama, Ada 4 Kejanggalan

Jual Beli Jabatan di Kemenag, Mahfud MD Ungkap Peran Menteri Agama, Ada 4 Kejanggalan

TRIBUNJAMBI.COM-Mahfud MD saran tegaskan agar Kemenag berhentikan 2 pejabat Kemenag yang tertangkap bersama Romahurmuziy.

Ini menyusul penangkapan Ketum PPP Romahurmuzy oleh KPK, Jumat kemarin.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap ketua umum partai politik M Romahurmuziy.

Pada gelaran operasi tangkap tangan (OTT) Jumat (15/3/2019) pagi tadi sekitar pukul 09.00 WIB, tim Satgas KPK menangkap Ketua Umum PPP M Romahurmuziy di Jawa Timur.

Selain mengamankan Rommy serta lima orang lainnya, KPK juga mengamankan uang sekitar Rp 100 juta lebih.

KPK pun menetapkan tersangka Rommy dan dua pegawai Kemenag berinisial HRS dan MFQ yang menjadi Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Gresik dan Kepala Kantor Wilayah Kemenang Jawa Timur, dalam kasus dugaan suap jual beli hasil seleksi jabatan tinggi di Kemenag.

Hal ini pun lantas ditanggapi oleh Mantan Ketua MK, Mahfud MD.

Meski tersangka yang bersangkutan belum diputus bersalah oleh pengadilan, dua tersangka tersebut sudah secara resmi diberhentikan.

Hal ini disebut Mahfud tercantum dalam peraturan MPR No. VIII/MPR/2001 PNS yg terlibat kasus hukum bs ditindak secara hukum administrasi tanpa hrs menunggu putusan pengadilan.

"Kemenag akan berhentikan 2 pejabatnya di Jatim krn jd TSK di KPK. Itu benar dan hrs. Jgn mau membeli dalih, ybs blm diputus bersalah oleh Pengadilan. Mnrt Tap MPR No. VIII/MPR/2001 PNS yg terlibat kasus hukum bs ditindak scr hkm administrasi tanpa hrs menunggu putusan pengadilan," cuit akun @mohmahfudmd.

Sebelumnya Mahfud MD juga menyebut ada kejanggalan dalam pembagian jabatan di Kemenag.

1. Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin Kurang Punya daya dalam penentuan jabatan

Dikutip dari TribunWow.com, Mahfud MD mengatakan bahwa sebagai Menteri Agama, Lukman Hakim Saifuddin tidak berdaya dalam penentuan jabatan-jabatan.

"Ini juga sudah saya sampaikan ke pihak-pihak lain bahwa di kementerian agama itu nampaknya menteri agamanya juga kurang berdaya menghadapi orang ini, sehingga jabatan-jabatan itu diboikot."