Pilih Lewat Pintu Samping Masjid, Akhirnya Prabowo Jumatan di Masjid Agung Kauman Semarang

Dia meminta agar diberitahukan kepada Bawaslu Kota Semarang untuk mengambil tindakan yang diperlukan.

Menurut Kiai Hanief, jumatan yang akan diadakan oleh Prabowo itu perbuatan memolitisasi ibadah salat jumat sekaligus memakai masjid untuk kepentingan politik.

“Kami para nadlir atau takmir Masjid Kauman merasa keberatan dengan rencana jumatan Prabowo tersebut.

Tolong sampaikan ke Bawaslu agar mengambil tindakan yang perlu sesuai aturan hukum," tutur Kiai Hanief yang juga Rais Syuriyah PCNU Kota Semarang dalam keterangan pers kepada Tribunjateng.com, Kamis (14/2/2019).

Lebih lanjut Kiai Hanief menjelaskan, pihaknya tidak pernah mendapat surat pemberitahuan dari tim kampanye Prabowo-Sandi maupun dari partai pengusung pasangan capres-cawapres tersebut.

Maka peristiwa akan digelarnya shalat jumat oleh Prabowo dan pendukungnya di Masjid Kauman tidak melibatkan Nadlir atau Takmir Masjid.

 Cara Mengeringkan Baju dengan Cepat Tanpa Bau Apek atau Lembab, Cocok Buat Anak Kos Nih!

 Misteri Isi Candi Borobudur Terungkap, Begini Cara Membangunnya, Ini yang Bikin Istimewa

 Misteri Isi Candi Borobudur Terungkap, Begini Cara Membangunnya, Ini yang Bikin Istimewa

Secara resmi maupun secara informal, pihak takmir tidak pernah menyetujui atau memberi izin.

“Kami tidak pernah memperoleh surat apa pun dari pihak Pak Prabowo atau partai pengusungnya.

Jadi kami tidak terlibat dengan rencana adanya shalat jumat capres tersebut,” tandasnya.

Kiai Hanief menambahkan, pada prinsipnya Takmir Masjid Kauman mempersilakan siapa pun untuk shalat di masjid tersebut.

Pihak takmir membuka lebar-lebar siapa pun muslim untuk beribadah, termasuk shalat jumat.

Namun, pihak takmir keberatan apabila peristiwa shalat itu dipolitisasi.

Yakni dijadikan sebagai ajang politik untuk pencitraan sebagai bahan kampanye.

Apalagi dengan mengerahkan massa dan menyebar pamflet ke masyarakat agar ikut jumatan bersama capres Prabowo Subianto.

Hal itu menurutnya berpotensi melanggar aturan kampanye dan sangat menodai kesucian masjid sebagai tempat ibadah.