Ahok Disebut Bakal Merugikan Jokowi, Jusuf Kalla Nilai Itu dan Diiyakan oleh Ma'ruf Amin

Setelah bebasnya Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok. Banyak hal yang sudah dilakukan olehnya.

Editor: Andreas Eko Prasetyo
Tribun Bali/Rizal Fanany
Mantan Gubernur DKI Jakarta,Basuki Tjahja Purnama (BTP) sambangi Sekretariat Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) provinsi Bali di jalan Banteng Baru, Denpasar, Jumat (8/2/2018). BTP bersilaturahmi dengan pengurus dan anggota PDI-P disela menikmati liburan di bali. 

Djarot mengatakan, Ahok tidak keberatan dengan hal itu dan tak meminta jabatan apa pun saat memutuskan bergabung dengan PDI-P.

Menurut Djarot, PDI-P tidak akan melarang warga negara yang ingin bergabung sepanjang memenuhi syarat.

Joko Widodo (Jokowi) dan Jusuf Kalla. (Biro Pers Setpers)
Joko Widodo (Jokowi) dan Jusuf Kalla. (Biro Pers Setpers) 

"Siapa pun boleh masuk, yang sesuai dengan visi PDI-P mau masuk ya silakan. Bahkan pendiri PKS Almarhum Ustad Yusuf Supendi masuk kok," kata dia.

Ketika mendaftarkan diri, kata Djarot, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi Ahok. Salah satu syarat paling penting adalah kesepahaman mengenai ideologi Pancasila.

"Karena kami partai terbuka siap apun boleh dan tanpa paksaan. Asalkan ideologinya Pancasila ya, itu harus mutlak. Terus taat pada AD/ART juga," kata dia.

Kalla Nilai Ahok Merugikan Jokowi

Ketua Dewan Pengarah Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Jusuf Kalla, menilai, sebaiknya mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok tak masuk dalam struktur tim kampanye.

Hal itu disampaikan Kalla menanggapi bergabungnya Ahok sebagai kader PDI-P.

"Kalau saya ditanya sebagai Dewan Pengarah (TKN), jangan (masuk struktur)," ujar Kalla saat ditemui di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (12/2/2019).

Ia menilai, masuknya Ahok ke dalam TKN bisa jadi membuat para pendukungnya akan semakin mendukung pasangan Jokowi-Ma'ruf di Pilpres 2019.

Di sisi lain, hal tersebut juga berpotensi menggerus suara pemilih Jokowi-Ma'ruf.

Calon Wakil Presiden, Maruf Amin tiba untuk menjalani pemeriksaan kesehatan di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto, Jakarta, Minggu (12/8/2018). Selain pasangan Jokowi-Maruf Amin, pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno juga akan menjalani pemeriksaan kesehatan pada hari Senin 13 Agustus. Pemeriksaan kesehatan tersebut merupakan satu diantara syarat wajib yang diberlakukan KPU bagi capres dan cawapres untuk mengikuti Pilpres mendatang.(KOMPAS.com/GARRY ANDREW LOTULUNG)
Calon Wakil Presiden, Maruf Amin tiba untuk menjalani pemeriksaan kesehatan di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto, Jakarta, Minggu (12/8/2018). Selain pasangan Jokowi-Maruf Amin, pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno juga akan menjalani pemeriksaan kesehatan pada hari Senin 13 Agustus. Pemeriksaan kesehatan tersebut merupakan satu diantara syarat wajib yang diberlakukan KPU bagi capres dan cawapres untuk mengikuti Pilpres mendatang.(KOMPAS.com/GARRY ANDREW LOTULUNG) (KOMPAS.com/GARRY ANDREW LOTULUNG)

Kalla menilai, masuknya Ahok ke dalam struktur TKN berpotensi mengingatkan kembali pemilih dengan kasus penodaan agama yang sempat menjerat Ahok.

Karena itu, menurut dia, sebaiknya Ahok tak masuk dalam struktur TKN.

"Bahwa bisa nanti berakibat orang nanti mengingat. Oh ini Pak Jokowi didukung orang yang penista agama. Kan bahaya itu. Bisa mengurangi suara lagi," ujar Kalla.

"Jadi lebih baik seperti ini lah. Tenang-tenang lah Pak Ahok. Ya, jalan-jalan dulu, atau apa. Kan karena dia Ahok kan sudah punya 4 kali pindah partai juga. Toh pemilu dua bulan lagi. Juga efeknya tidak akan banyak," lanjut Kalla.

Halaman
123
Sumber: Tribun Medan
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved