Reaksi Keras "Hoax 7 Kontainer Surat Suara Sudah Dicoblos", Mulai Hasto Kecam Andi Arief, Hingga KPU
Reaksi keras atas beredarnya hoax 7 kontainer surat suara sudah dicoblos. Mulai dari KPU hingga Hasto
"Dibuka satu. Isinya kartu suara yang dicoblos nomor 1, dicoblos Jokowi."
"Itu kemungkinan dari Cina itu. Total katanya kalau 1 kontainer 10 juta, kalau ada 7 kontainer 70 juta suara dan dicoblos nomor 1."
"Tolong sampaikan ke akses, ke pak Darma kek atau ke pusat ini tak kirimkan nomor telepon orangku yang di sana untuk membimbing ke kontainer itu."
"Ya. Atau syukur ada akses ke Pak Djoko Santoso."
"Pasti marah kalau beliau ya langsung cek ke sana ya."
Baca: Nonton Film Keluarga Cemara, Ringgo dan Nirina Berurai Air Mata, Tayang Hari Ini (3/1) Plus Sinopsis
Setelah KPU dan Bawaslu melakukan pengecekan bersama pihak Bea Cukai, dipastikan bahwa informasi tujuh kontainer surat suara pemilu yang sudah tercoblos adalah hoaks.
PDIP Bereaksi Keras
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto bereaksi keras atas pernyataan politikus partai Demokrat Andi Arief, yang menyatakan ada 7 kontainer berisi surat suara yang telah dicoblos.
"Pernyataan saudara Andi sangat provokatif, cermin kekerdilan jiwa, mental prejudice, dan sangat berbahaya."
"Pernyataan jalanan tanpa dasar tersebut sudah memenuhi delik hukum untuk dipersoalkan," ujar Hasto dalam keterangannya, Kamis (3/1/2019).
Ia pun menyebut partainya mengapreasi langkah cepat dari KPU yang memastikan hal tersebut sebagai hoaks.
Baca: Jadwal dan Prediksi Man City vs Liverpool: 5 Faktor Ini Tak Berpihak Pada Si Merah
Hasto mengingatkan agar Andi bahwa saat ini adalah tahun 2019, sehingga jangan berhalusinasi terjadi kecurangan masif seperi tahun 2009.
"Ketika pimpinan KPU saat itupun ditawari masuk ke jajaran teras elite kekuasaan."
"Jadi simpan seluruh skenario berpikir curang dengan referensi masa lalu," jelasnya.
Pria kelahiran Yogyakarta itu juga menyebut apa yang dilakukan ini semakin membuktikan adanya penggunaan skenario yakni penciptaan kondisi ketidakpercayaan pada lembaga penyelenggara pemilu dengan cara-cara tidak beradab.