Operasi Gabungan TNI- Polri Ambil Alih Markas KNPB di Papua Barat, Amankan Benda-benda Ini di Lokasi

TNI- Polri Ambil Alih Markas KNPB di Papua, Amankan Benda-benda Ini Dari Lokasi

TRIBUNJAMBI.COM - Operasi yang dilancarkan oleh aparat gabungan TNI - Polri di Mimika, Papua berhasil mengambil alih markas Komite Nasional Papua Barat (KNPB) Timika.

Markas KNPB yang terletak di Jalan Sosial, Distrik Mimika Baru, Senin (31/12/2018) diambil alih oleh aparat TNI-Polri.

Operasi dilakukan karena adanya kecurigaan di lokasi tersebut digunakan untuk tempat kegiatan yang bertentangan dengan NKRI. 

Operasi Gabungan ini dilakukan aparat menyusul markas tersebut disinyalir sebagai tempat kegiatan yang bertentangan dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Markas KNPB itu kini dijadikan sebagai pos gabungan TNI - Polri.

Operasi ini berlangsung sekitar pukul 08.30 WIT.

Di mana pagi itu ada sekitar 30 simpatisan KNPB akan menggelar kegiatan.

Baca: Kendurkan Pengejaran KKB Papua, Strategi Ini yang Sedang Dipakai, Kapolri: Kita Hafal Siapa Mereka

Baca: Kapolri Sebut KKB Cari Perhatian Dunia Internasional, Genjatan Senjata Terus Dilakukan di Papua

Baca: Kelompok Kriminal Bersenjata Papua Mengira TNI Pakai Bom Fostor, Ternyata Amunisi Standar

Aparat TNI - Polri yang tiba di markas KNPB kemudian bernegosiasi dengan massa dan meminta agar seluruh atribut KNPB dilepaskan.

Massa sempat menolak, namun akhirnya seluruh atibut KNPB tersebut dapat disita aparat.

Kapolres Mimika AKBP Agung Marlianto di hadapan simpatisan KNPB mengatakan, sebelumnya pihaknya menerima surat berkaitan dengan kegiatan melawan NKRI.

"Ada surat yang masuk ke kami bahwa ada kegiatan yang melawan terhadap eksistensi NKRI," kata Agung.

Disita Agung menyampaikan, bila ingin membangun Papua jangan dengan cara memisahkan diri dari NKRI.

Tetapi harus bersama-sama dengan semua pihak di dalam bingkai NKRI. "Ayo kita bersama-sama bergandeng tangan untuk bisa mendapat tempat yang mulia, tidak dengan cara melawan apalagi menyalahkan pihak-pihak tertentu," ujar Agung.

Menurut dia, anggota TNI dan Polri yang bertugas di Papua banyak meninggalkan keluarganya demi menjaga persatuan dan kesatuan, karena di beberapa daerah di Papua terjadi pertumpahan darah dan perang suku.

"Kita hanya memisahkan dan mengamankan agar tidak terjadi pertumpahan darah lagi. Siapapun yang ingin melanjutkan pergerakan in, apapun manivestasinya, apapun bentuknya akan kami tindak dengan tegas sesuai ketentuan hukum," tegas dia.

Kepada simpatisan yang termasuk dalam pengurusan KNPB kata Agung, akan diambil keterangannnya di Polres Mimika.

Baca: Orang Tua Ayu Ting Ting Doakan Bilqis Dapat Papa Baru, Komentar Ivan Gunawan & Mamanya Jadi Sorotan

Baca: Ramalan 2019, Ahok Diterawang Mbah Mijan Akan Mengalami Hal Ini, Didoakan Dapat Pasangan yang Cocok

Baca: Video Panduan Cara Membuat 2018BestNine di Android dan iPhone, Momen Foto Instagram Terbaik di 2018

Baca: Viral Pernikahan dengan Mahar Sandal Jepit Swallow, Ternyata Inilah Maknanya Bagi Mempelai

"Ini semata-mata membuktikan kecintaan kita kepada NKRI, kecintaan kita kepada masyarakat Papua karena simpatisan KNPB yang hadir di sini tidak meprensentasikan keseluruhan masyarakat Papua," pungkas Agung.

Kabid Humas Polda Papua Kombes Ahmad Mustofa Kamal mengatakan, di Papua tidak diperbolehkan membentuk organisasi atau menggunakan lambang-lambang lainnya yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.

"Bagi siapa saja yang melakukan hal tersebut akan diproses secara hukum sesuai aturan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia," pungkas Kamal.

Sejarah KNPB

Komite Nasional Papua Barat (KNPB) adalah organisasi Politik rakyat Papua dan sebuah kelompok Masyarakat papua yang berkampanye untuk kemerdekaan Negara Papua Barat.

Pada Tahun 1961 didirikan Komite Nasional oleh Para pejuang Kemerdekaan Bangsa Papua Barat.

Pada Tanggal 11 April 1969, Herman Wayoi, Mozes Werror, Clemens Runaweri memimpin sebanyak 200 pendemo kebanyakan dari pegawai-pegawai negeri, pelajar dan mahasiswa.

Demonstrasi awalnya hanya bergerak puluhan orang saja, pagi-pagi mereka berangkat ke kediaman Utusan Khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Fernando Ortiz Sanz dan menyampaikan suatu resolusi berjudul,”Penentuan Nasib Sendiri atau disingkat Penase.”

Demo pertama kali menentang pelaksanaan Pepera melalui sistem perwakilan Dewan Musyarawah Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera).

Pendemo menegaskan harus menjalankan referendum untuk satu orang satu suara.

Pada Tahun 2009 nama Komite Nasional Papua ditambahkan "barat" maka menjadi Komite nasional Papua Barat (KNPB) dengan atas dasar keprihatinan penderitaan rakyat Papua dan waktu itu ditangkapnya Buktar Tabuni dan Sebby Sabom di Pemakaman Theys E.Eluay.

Tokoh sentral KNPB adalah Bukthar Tabuni, yang kemudian membentuk sebuah lembaga politik namanya Parlemen Rakyat Daerah(PRD) dan sekarang ketua PRD adalah Buchtar Tabuni.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "TNI-Polri Ambil Alih Markas Komite Nasional Papua Barat Timika"

Baca: Resep Bumbu Sosis Bakar Sederhana, Dijamin Bikin Ketagihan!

Baca: Live Streaming MBC Gayo Daejejeon, Senin 31 Desember Jam 18.45 WIB, Ini Deretan Pengisi Acaranya

Baca: Kapan Waktu yang Tepat untuk Baca Doa Akhir Tahun & Awal Tahun 2019? Catat Waktunya Jangan Terlewat!

Baca: 6 Resep Oles Jagung Bakar Praktis untuk Malam Tahun Baru - Pedas Manis hingga Jagung Bakar Garlic