Editorial
Mencoreng Seleksi CPNS
Dulu PNS di negara ini adalah kaum pekerja yang menikmati banyak fasilitas “enak” karena sistem yang buruk.
lihat foto
SETELAH sempat diberlakukan moratorium penerimaan CPNS beberapa tahun lalu, dalam satu dua tahun penerimaan CPNS mulai diberlakukan lagi.
Ratusan ribu lowongan Calon Pegawai Negeri Sipil dibuka secara nasional. Di Provinsi Jambi, formasi yang dibutuhkan pun jumlahnya mencapaia ribuan. Menjadi peluang bagi banyak pencari kerja yang jumlahnya semakin banyak saja seiring dengan pertumbuhan penduduk yang tak sebanding dengan pertumbuhan lapangan pekerjaan.
Baca: BREAKING NEWS: KPK Tetapkan 13 Tersangka Baru Suap APBD Jambi 2018, Tiga Pimpinan DPRD Tersangka
Baca: OTT di BKD Muarojambi, Suryadin Minta YS Transparan dan Buka Semua ke Penyidik
Baca: OTT Pegawai BKD Muarojambi-YS Minta Rp 100 Juta Jika Ingin Lulus CPNS
Awalnya moratorium diberlakukan karena maraknya aksi protes, dan stigma buruk terhadap PNS-PNS kita. Di antaranya pegawai yang bolos, tidak kompeten, birokrasi yang bertele-tele, makan gaji buta, tak disiplin, dan banyak lainnya.
Dulu PNS di negara ini adalah kaum pekerja yang menikmati banyak fasilitas “enak” karena sistem yang buruk.
Cap buruk PNS itu kalau ditelusuri juga berasal dari sistem penerimaan yang amburadul, parah, dan beraroma kuat kolusi, korupsi dan nepotisme. Bukan menafikan bahwa ada yang diterima dengan jalur “jujur” dan benar, tapi begitu banyaknya kasus-kasus KKN dalam penerimaan CPNS, yang jadi rahasia umum.
Ada ujaran kalau mau jadi PNS siapkan duit puluhan sampai ratusan juta dulu. Itu dulu. Kini? Dalam beberapa tahun belakangan pemerintah mulai berbenah, dengan membenahi sistem penerimaan CPNS. Sempat diklaim tak ada ruang untuk bermain karena sistem penerimaan terkomputerisasi.
Ini menimbulkan harapan bahwa jika dari hulunya sudah benar, maka kinerja PNS kita pelan-pelan akan mulai membaik. Dampaknya, pelayanan publik pun akan membaik. Tercipta situasi kondusif berbangsa dan bernegara.
Perubahan memang tak bisa instan. Diperlukan upaya terus-menerus dari berbagai pihak, mulai dari pemerintah, aparat, dan masyarakat sendiri. Namun, apa yang terjadi di Kabupaten Muarojambi kemarin membuat kita terhenyak. Ternyata praktik curang penerimaan CPNS itu belum benar-benar hilang.
YS, Kasubag Pengangkatan pada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Muarojambi ditangkap oleh tim kejaksaan. Ia disebut meminta uang Rp 100 juta kepada korban dengan iming- iming lulus CPNS.
Dengan ditangkapnya oknum di BKD Muarojambi, tertangkap tangan oleh kejaksaan, terkait penerimaan CPNS, seolah memunculkan kembali tanda tanya besar tentang koar-koar penerimaan CPNS yang bersih, transparan dan bebas kolusi, suap dan lain-lainnya.
Memang, bisa jadi YS bermain. Bahwa peserta yang memang layak lulus, oleh YS “ditekan” dengan dimintai uang. Namun, kita tunggu saja perkembangan kasus ini. Apakah ini hanya ulah YS atau memang ada yang tak beres atau celah dalam penerimaan CPNS baru-baru ini.
Kondisi ideal tak bisa tercipta dalam waktu satu malam. Ini membutuhkan upaya terus-menerus dari berbagai pihak. Ini pun langkah positif dari kejaksaan, jangan sampai kejahatan kerah putih di penerimaan CPNS ini menyubur kembali. (*)
