Daftar Orang Indonesia di Jajaran Direksi PT Freeport setelah Perubahan Besar Kepemilikan Saham

Terjadi perubahan besar di tubuh perusahaan PT Freeport Indonesia. PT Indonesia Asahan Alumunium (Persero) jadi pemegang saham mayoritas. Siap direksi di dalamnya?

TRIBUNJAMBI.COM - PT Freeport Indonesia mengalami perubahan porsi pemegang saham.

PT Indonesia Asahan Alumunium (Persero) resmi memegang saham mayoritas PT Freeport Indonesia.

Porsi saham Inalum menjadi 51,2 persen dan Freeport McMoran memegang 48 persen saham.

Seusai resmi memegang mayoritas saham, Inalum melakukan perombakan direksi.

Direktur Utama Inalum, Budi Gunadi Sadikin, mengatakan jajaran direksi Freeport akan diisi oleh orang Indonesia dan asing.

"Siapa pengurusnya, direksi ada 4 orang Indonesia dan 2 non Indonesia," ujar Budi di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (21/12/2018) dikutip TribunSolo.com dari Kompas.com.

Baca Juga:

 Mengapa Nia Ramadhani Mau Di-Endorse Cuma Rp 15 juta? Padahal Biaya Perawatan Tubuh Ratusan Juta

 Hasil Liga Inggris - Liverpool vs Wolverhampton, Mo Salah Jadi Top Skor, Manchester City Tertinggal

 Ramalan Cinta Zodiak Sabtu (22/12) - Pelajaran Berharga hingga Pesona Aquarius yang Tak Bisa Ditolak

 Setelah Visum Keluar, Angel Lelga Baru Ngaku Alasan di Dalam Kamar Bareng Fiki Alman pada Dini Hari

Budi menyebutkan nama-nama pejabat Direksi PT Freeport:

• Direktur Utama: Clayton Allen Wenas (Tony Wenas)
• Wakil Direktur Utama: Orias Petrus Moedak
• Direktur: Jenpino Ngabdi
• Direktur: Achmad Ardianto
• Direktur: Robert Charles Schroeder
• Direktur: Mark Jerome Johnson

"(Posisi) Komisaris punya empat orang Indonesia dan dua distinguished guest," kata Budi.

Posisi Presiden Komisaris diisi oleh Richard Carl Adkerson, Wakil Komisaris Utama Amin Sunaryadi, Komisaris Budi Gunadi Sadikin, Komisaris Hinsa Siburian, Komisaris Kathleen Lynne Quirk, dan Komisaris Adrianto Machribie.

Sebelumnya, PT Inalum (Persero) resmi membeli sebagian saham PT Freeport Indonesia (PTFI).

Dengan begitu, kepemilikan saham Indonesia atas PTFI meningkat dari 9 persen menjadi 51 persen.

Resminya pengalihan saham tersebut ditandai dengan proses pembayaran dan terbitnya Izin Usaha Pertambangan Khusus Operasi Produksi (IUPK) sebagai pengganti Kontrak Karya (KK) PTFI yang telah berjalan sejak tahun 1967 dan diperbaharui di tahun 1991 dengan masa berlaku hingga 2021.

Dengan terbitnya IUPK ini, PTFI akan mendapatkan kepastian hukum dan kepastian berusaha dengan mengantongi perpanjangan masa operasi 2 x 10 tahun hingga 2041, serta mendapatkan jaminan fiskal dan regulasi.

 Hotman Paris Stres, Cari Villa di Bali hingga Minta Polisi Tetapkan Hilda Vitria sebagai Tersangka

 Fakta Penemuan Jasad 2 Anggota TNI di Got, Kronologi hingga Identitas Korban

PTFI juga akan membangun pabrik peleburan (smelter) dalam jangka waktu lima tahun.