Unjuk Rasa PMII Nyaris Ricuh, Tuntut Penyelesaian Persoalan PETI

Laporan Wartawan Tribunjambi Muzakkir

TRIBUNJAMBI.COM, BANGKO - Unjuk rasa mahasiswa PMII Cabang Bangko menuntut pemberantasan PETI di Merangin, nyaris ricuh.

Puluhan orang yang orasi di depan kantor bupati mencoba masuk gedung. Namun, upaya tersebut dihalangi petugas yang berjaga.

Sempat terjadi aksi dorong-mendorong pengunjuk rasa dan petugas keamanan. Akhirnya, massa bisa menenangkan diri.

Dalam orasinya, mahasiswa menyebutkan persoalan PETI di Kabupaten Merangin ibarat penyakit kronis yang sudah menahun tak bisa disembuhkan.

Mereka menilai, jika pemerintah dan penegak hukum serius menangani permasalahan ini, tidak ada yang tidak mungkin. Namun karena adanya permainan oknum aparat hukum dan pemerintahan di belakang itu semua.

Saat ini, aktivitas PETI sangat marak sekali terjadi. Selain wilayah Kecamatan Tabir dan Kecamatan Sungai manau saat ini terjadinya pembiaran Peti diwilayah Kecamatan Muara Siau dan sekitarnya, sehingga banyak dampak Negatif yang terjadi pada Masyarakat.

Mahasiswa kecewa dengan pemerintah, penegak hukum dan aparat pemangku kebijakan lainnya. Dan mereka minta oknum-oknum yang membekingi aktifitas PETI ini ditindak tegas.

"Kami mendesak Kapolres Merangin dan Kodim Sarko bergerak dan menindak jika ada oknum anggotanya terlibat" ungkap Marsis.

"Kami juga mendesak agar Polres Merangin untuk melakukan penindakan hukum terhadap pelaku PETI," sambungnya.

Setelah sekian lama melakukan orasi, akhirnya Pj Sekda Merangin menemui para pendemo. Awalnya pendemo tak terima jika yang menemui mereka adalah sekda. Bahkan sekda sempat dibilang oleh pendemo sebagai "kaleng-kaleng". Mereka minta Bupati Merangin yang menemui mereka sebab sekda tidak bisa mengambil kebijakan.

Pj Sekda Merangin Hendri Maidalef kepada mahasiswa mengatakan bahwa saat ini Bupati dan Wakil Bupati sedang tidak berada di tempat. Namun demikian, semua aspirasi dari mahasiswa ini akan ditampung dan disampaikan kepada pimpinan.

Usai menemui pendemo, Hendri mengatakan bahwa persoalan PETI ini memang sudah lama terjadi. Namun dirinya berkilah jika pemerintah kabupaten Merangin tidak menangani dengan serius.

"Masalah PETI inikan masalah Nasional, kemudian kewenangan pertambangan ini juga ditarik oleh provinsi, nah inilah sebuah masalah yang kita hadapi, namun nanti akan kita coba mengatasi," kata Hendri.

Dia mengatakan, secara administrasi pemerintahan daerah menyurati kementerian terkait untuk bersama-sama mengatasi permasalah ini. (*)

Baca: Putrinya jadi Gelandangan Tidur di Kolong Jembatan, Mengejutkan Jackie Chan Bilang Begini

Baca: Peserta Tes CPNS 2018 yang Tak Lolos Passing Grade Masih Peluang Isi Formasi Kosong, Ini Aturannya

Baca: Gaji Guru Diusulkan Naik Jadi Rp20 Juta, Yuk Intip 5 Negara Lain dengan Pemberi Gaji Guru Besar