Menagih dengan Kekerasan hingga Korban Bunuh Diri, Ini Deretan Kasus Pinjaman Online

TRIBUNJAMBI.COM - Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta mengatakan sejak bulan Mei, pihaknya telah menerima lebih dari 200 pengaduan mengenai pinjaman online (pinjol) atau financial technology ( fintech) peer to peer (P2P) lending.

Dilansir dari Facebook LBH Jakarta, Senin (5/11/2018), LBH telah menerima 283 pengaduan dari korban pinjol dengan beragam bentuk pelanggaran hukum.

Baca: AC Milan Hentikan Catatan Buruk di Kandang, Ini Rentetan Kebobolan Musim Sekarang

LBH menjelaskan Perusahaan peer-to-peer (P2P) lending atau pinjaman online marak beroperasi di Indonesia sejak 2013.

Dahulu pemerintah tak melegalkan perusahaan pinjam online karena tidak memiliki izin, namun Otoritas Jasa Keuangan kemudian merestui mereka dengan mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

Dan tenyata kini banyak bermunculan kasus pinjol karena cara-cara penagihan yang tidak patut.

Berikut sejumlah kisah yang dibagikan LBH Jakarta.

1. FY diminta pihak "Pinjol UC" untuk menari telanjang di rel kereta agar pinjamannya bisa lunas

2. A diancam akan dibunuh oleh pihak "Pinjol DR" karena belum bisa melunasi pinjamannya

3. S dipecat dari pekerjaannya karena pihak "Pinjal KP" menagih pinjamannya kepada atasannya

4. D terpaksa mengundurkan diri dari pekerjaanya karena malu sebab pihak "Pinjol VL" menagih pinjamannya kepada rekan sekantor

5. L melakukan upaya bunuh diri dengan meminum minyak tanah karena terlilit bunga pinjaman yang sangat besar di "Pinjol DR"

6. CR melakukan upaya jual ginjal karena terlilit bunga pinjaman yang sanagt besar di "Pinjol RN"

7. VA ditalak cerai suami karena pihak "Pinjol RN" menagih pinjamannya kepada mertuanya

LBH dalam unggahannya juga merilis modus-modus pinjol kepada peminjam

1. Seluruh data pribadi diambil dari handphone milik peminjam.

2. Penagihan dilakukan tidak hanya kepada peminjam saja, melainkan kepada seluruh nomor kontak yang ada dalam handphone milik peminjam.

3. Penagihan dilakukan dengan cara memaki, mengancam bahkan dalam bentuk pelecehan seksual.

4. Bunga pinjaman tidak terbatas.

5. Penagihan dilakukan tanpa kenal waktu.

6. Nomor kontak pihak Pinjol tidak selalu tersedia.

7. Alamat kantor perusahaan Pinjol tidak jelas.

Jumlah korban pinjol yang dirilis LBH Jakarta, tahun 2016 sejumlah 10 orang, tahun 2017 65 orang, dan ditahun 2018 melonjak naik menjadi 120 orang.

Dilansir TribunWow.com dari Kompas.com, pihak Ketua Asosiasi Fintech Indonesia (Aftech) Ajisatria Suleiman, belum mau memberi keterangan ketika dihubungi oleh Kompas.com.

Dia mengatakan, masih akan merundingkan hal ini dengan beberapa pihak terkait sore nanti.

"Masih mau dirapatkan sore nanti," ujar Ketua Aftech Ajisatria Suleiman. Keberadaan perizinan fintech P2P lending telah diatur dalam Peratutran Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

Berdasarkan data OJK, hingga Oktober 2018 terdapat 73 penyelenggara fintech P2P lending yang telah resmi terdaftar.

Selain itu, masih ada 217 perusahaan tekfin P2P lending yang saat ini tengah mengajukan izin untuk bisa diakui OJK. (TribunWow.com/ Roifah Dzatu Azmah)