Video: Dibongkar Oleh Prabowo Subianto, Inilah Sosok Kunci yang Kalahkan Ahok di Pilgub DKI Jakarta
Pengakuan siapa sosok yang menjadi kunci Basuki Tjahaja Purnama (BTP) atau Ahok kalah di Pilgub DKI Jakarta kembali diungkap Prabowo Subianto
Meskipun demikian, ia diusulkan oleh Gerindra untuk mengisi posisi wakil Gubernur, setelah Joko Widodo mengundurkan diri dan Basuki mengisi posisi yang ditinggalkan Jokowi.
Baca: Jadwal Lengkap French Open 2018, Jonatan Christie Bakal Ketemu Wakil India, Minions Lawan Jerman
Lalu kini lagi-lagi M.Taufik kembali diusulkan menjadi Wagub DKI setelah Sandiaga Uno meninggalkan posisi Wagub DKI.
Respons Negatif
Sebagian warga merespons negatif rencana pencalonan Mohammad Taufik sebagai wakil gubernur DKI Jakarta pengganti Sandiaga Uno.
Djami (30), pegawai negeri di kawasan Gambir, Jakarta Pusat, berpendapat bahwa pencalonan Mohammad Taufik bisa membunuh kepercayaan rakyat kepada aparat pemerintah.
Sebab, Taufik merupakan mantan narapidana kasus korupsi. Ia mengatakan, setiap warga negara memiliki hak untuk memimpin suatu daerah.
Kendati demikian, partai politik yang mengusung seorang pemimpin daerah seharusnya mempertimbangkan riwayat hukum calonnya.
"Saya tahu siapa dia (Mohammad Taufik), tetapi saya kecewa sih kenapa dia ngotot banget jadi wagub. Harusnya Parpol yang mengusungnya juga perhatikan dong bagaimana pendapat rakyat," ujar Djami saat ditemui di kawasan Gambir, Jakarta Pusat, Senin (24/9/2018).
Djami menyampaikan, kriteria pemimpin yang baik adalah seseorang yang bisa memberikan teladan yang baik untuk rakyatnya.
Baca: Namanya Tak Masuk Biodata Keluarga Jokowi, Kaesang: Jahat Banget, Hingga WIkipedia Beri Jawaban
"Dia saja pernah korupsi, apakah bisa menjamin dia enggak korupsi di masa depan. Ini Jakarta loh, ibu kota negara. Harusnya yang memimpin, seseorang dengan track record yang baik," ujar dia.
Pendapat yang sama juga disampaikan Laura (27), karyawan swasta di kawasan Sudirman. Ia ragu Jakarta akan lebih baik jika dipimpin mantan narapidana kasus korupsi.
Laura paham bahwa setiap mantan napi korupsi memiliki hak untuk hidup normal kembali dalam lingkungan.
Kendati demikian, menurut dia, memilih mantan napi korupsi menjadi kepala daerah merupakan pilihan yang keliru.
"Boleh saja memberi kesempatan kedua kepada mereka (mantan napi korupsi) asal jangan memimpin daerah lah. Siapa yang bisa menjamin dia enggak mengulanginya lagi?" ujar Laura.
Mitha (24), karyawan swasta lainnya, juga mengaku kecewa akan keputusan Partai Gerindra DKI yang mengusulkan Taufik sebagai calon wakil gubernur Jakarta.