Diminta Ridwan Kamil Ngaca Sebelum Berkomentar, Sandiaga Uno Minta Maaf dan Ingin Bertemu

TRIBUNJAMBI.COM - Calon wakil presiden, Sandiaga Uno meminta maaf kepada Ridwan Kamil.

Sandiaga meluruskan pernyataannya terkait kepala daerah yang mesti fokus pada tugas dan kewajibannya dengan tidak ikut dalam ajang pemilihan presiden 2019.

Menurut Sandi, pernyataan yang dia lontarkan itu ditujukan untuk kepala daerah yang berasal dari koalisi Prabowo-Sandi dan bukan bermaksud menyindir kepada Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil.

"Itu buat (kepala daerah) koalisi kami agar fokus untuk wilayahnya. Seandainya pak Ridwan Kamil merasa tersindir, saya mohon maaf dan ini bukan untuk pak RK," katanya di Cilame, Kamis (13/9/2018).

Dia juga mencontohkan pernyataan itu seperti untuk Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan yang diminta fokus di Jakarta.

"Jadi, jangan sampai ada salah paham. Jangan saling balas di media pula," ujarnya.

Ketika ditanya kemungkinan akan ada pertemuan dengan mantan wali kota Bandung tersebut, Sandi menegaskan dirinya ingin sekali bertemu.

Baca: Pilpres 2019 Ridwan Kamil di Barisan Jokowi, Begini Tanggapan Fadli Zon

"Tapi kan pak RK-nya juga sibuk karena baru bertugas sebagai gubernur. Ya nanti saya meminta waktu. Pak RK itu sudah seperti sahabat sudah sering komunikasi juga, bahkan pak RK sempat menyarankan saya memakai kopeah agar menambah kegantengan sekitar 35 persen," katanya.

Ridwan Kamil Minta Sandi Ngaca

Tribunjambi.com melansir dari Kompas.com, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil angkat suara soal pernyataan calon wakil presiden Sandiaga Uno yang meminta gubernur tidak fokus dalam Pemilihan Presiden 2019.

Pria yang akrab disapa Emil itu mengatakan, Sandi semestinya berkaca pada pengalaman pribadinya yang pernah terjun langsung mendukung sejumlah pasangan dalam Pilkada Serentak 2018.

Padahal, saat itu status Sandi saat itu masih menjabat Wakil Gubernur DKI Jakarta.

"Pak Sandiaga Uno yang terhormat tolong sebelum memberikan statement berkaca pada pengalaman pribadi. Pada 2018, dia datang ke Jawa Tengah menjadi jurkam Sudirman Said, datang ke Priangan jadi jurkam pasangan Asyik. (Saat itu), Beliau dalam kapasitas Wakil Gubernur, dalam kapasitas wakil publik," ucap Emil saat ditemui di Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Rabu (12/9/2018).

Menurut Emil, pejabat daerah punya hak sama dalam mendukung pasangan Capres dan Cawapres manapun selama tak melanggar hukum.

Baca: Tanggapan Prabowo dan Sandiaga Uno Jika Gatot Nurmantyo Jadi Merapat ke PAN

"Jadi ya yang penting enggak melanggar aturan, enggak melanggar hukum, kemudian jangan bawa nama institusi dan jabatan. Tolong melihat pada pengalaman pribadi," tegasnya.

Sebelumnya diberitakan, bakal cawapres Sandiaga Uno menyatakan koalisinya tak akan melibatkan kepala daerah dari partai pengusung untuk memenangkan mereka di Pilpres 2019.

Hal itu disampaikan Sandiaga menanggapi Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat sekaligus Gubernur Papua, Lukas Enembe, yang mendukung Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

Padahal, Demokrat bersama Gerindra, PKS, dan PAN telah mengusung pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno di Pilpres 2019.

"Kami, di koalisi Prabowo-Sandiaga, sudah perintahkan gubernur maupun kepala daerah, untuk fokus membangun wilayahnya, mereka punya tugas bangun ekonomi, pastikan harga terjangkau," kata Sandiaga saat ditemui di kawasan Glodok, Jakarta, Selasa (11/9/2018).

Baca: Pengamat Politik Ini Sebut Jokowi-Maruf Amin Harus berhati-hati Lantaran SBY Turun Tangan

"Pak Anies (Baswedan) dapat perintah yang sama, dan ada beberapa gubernur, yang dapat pesan yang sama," lanjut dia.

Dia menambahkan, para kepala daerah telah melalui proses pilkada yang melelahkan karena itu tak perlu diperpanjang hingga Pilpres 2019.
Menurut Sandiaga, setelah para kepala daerah melewati proses pilkada yang panjang dan melelahkan, semestinya mereka langsung fokus membenahi daerahnya, bukan ikut membantu pemenangan pilpres.

"Mereka justru harus persatukan dan memastikan agenda pembangunan khususnya ekonomi yang sedang turbulensi ini tidak terganggu," ujar Sandiaga.

"Pilpres itu semua masyarakat punya referensinya, dan punya jalan yang panjang 7,5 bulan. Kalau semua memikirkan pilpres, siapa yang akan bangun daerah?" lanjut dia.