26 Tahun, Sengkarut Lahan Antara Warga Tarikan dan PT KKL Masih Berlanjut

Puluhan masyarakat Desa Tarikan, Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muarojambi melakukan aksi unjuk kepada PT. KKL.

26 Tahun, Sengkarut Lahan Antara Warga Tarikan dan PT KKL Masih Berlanjut
Tribun Jambi/Samsul Bahri
Puluhan Masyarakat Desa Tarikan, Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muarojambi melakukan aksi unjuk kepada PT. KKL yang berada di Desa Tarikan. 

Laporan Wartawan Tribun Jambi Samsul Bahri

TRIBUNJAMBI.COM, SENGETI - Puluhan Masyarakat Desa Tarikan, Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muarojambi melakukan aksi unjuk kepada PT. KKL yang berada di Desa Tarikan. Namun unjuk rasa ini tidak berhasil mempertemukan mereka dengan perwakilan dari PT. KKL.

Unjuk rasa ini dilakukan oleh masyarakat yang tergabung dalam kelompok tani Perahu Gading menuntut lahan yang digarap oleh PT. KKL, Kamis (13/9). Dalam unjuk rasa ini, pihak kepolisian turut hadir dalam mengamankan aksi ini.

Muhammad, selaku pendamping Kelompok Tani Perahu Gading mengatakan bahwa persoalan ini sudah terjadi cukup lama. Namun, hingga sampai saat ini belum ada kejelasan terhadap lahan tersebut.

"Ini sudah terjadi mulai tahun 1992, bahkan sudah di bawa ke pusat, di pusat itu, pihak PT menyodorkan bukti 37 sertifikat kepemilikan yang katanya dibeli dari masyarakat. Tapi kementerian katakan kalo sertifikat itu cacat hukum dan menyuruhkan kepada BPN Muarojambi dicabut, namun tidak direalisakan," jelasnya.

Ia menjelaskan bahwa persoalan ini berawal ketika Kelompok Tani Perahu Gading mendapatkan Tanah Obyek Landerform (TOL) di Desa Tarikan pada tahun 1992. Kemudian tanah tersebut mulai dibersihkan yang kemudian direncanakan untuk dibuat sawah.

"Tapi setelah dibersihkan dan kami tinggal menunggu digarap. Pihak PT mengklaim bahwa tanah tersebut milik mereka, kemudian mengusir kami dan mereka menggarap lahan menjadi perkebunan kelapa sawit," terangnya.

Ia menambahkan bahwa luas TOL tersebut lebih kurang 1.000 hektare. Pihak PT juga pernah berjanji untuk bekerjasama dengan pihak kelompok tani, namun kelompok tani tidak menyetujui.

"Dia minta bagi hasil panen, masyarakat 20 persen PT 80 persen, ya mana mau lah kami. Lahan siapa yang punya dia pula yang ngatur," terangnya.

Sampai berita ini diturunkan, wartawan Tribunjambi.com masih berusaha untuk konfirmasi ke pihak perusahan.

Penulis: syamsul
Editor: Teguh Suprayitno
Sumber: Tribun Jambi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved