Andi Arief: Gerakan #2019GantiPresiden Hanya Taktik Dua Istri Muda Untuk Menaikkan Uang Belanja

TRIBUNJAMBI.COM - Beberapa hari terakhir publik dibuat heboh terkait pernyataan Wasekjen Partai Demokrat Andi Arief soal Isu Mahar dan Jenderal Kardus.

Wasekjen Partai Demokrat blak-blakan memberi penjelasan terkait pernyataannya yang sempat menggegerkan publik ini.

Disampaikan Andi Arief melalui tayangan Kompas TV yang diunggah di YouTube, pada Senin (13/8/2018) Andi mengatakan mendapat perintah dari partainya.

Andi menyatakan bahwa apa yang ia kemukakan melalui akun Twitternya adalah perintah partai.

"Saya ingin menyatakan bahwa saya diperintah partai untuk bicara ini," tegas Andi Arief via telewicara.

Usai memberi pernyataan itu, pembawa acara meminta klarifikasi bahwa apa yang disampaikan Andi Arief bisa dipertanggung jawabkan.

Baca: Curhatan Mahfud MD, Andi Arief: Beda Dengan Tekanan Politik Ditukar Mahar Dalam Kasus Sandiaga Uno

Baca: Mahfud MD Curhat di ILC, Denny Siregar: Saya Malah Bersyukur Beliau Tidak Terpilih Jadi Wapres. . .

Baca: Siap-siap Besok Ada Kejutan dari Ahok! Bebas Murni Atau Calon Istri? Ini Kata Sang Adik di Instagram

"Anda yakin dengan pernyataan anda Pak Andi? Jadi apa yang anda yang ucapkan di Twitter, soal jenderal kardus, soal mahar 500 miliar itu adalah perintah partai untuk seorang Wakil Sekjen Partai Demokrat Andi Arief menyatakan ini di muka publik? dan ini bisa dipertanggung jawabkan statement anda Pak Andi?" tanya pembawa acara.

Andi Arief pun menegaskan jika pernyataan yang disampaikan dapat dipertanggung jawabkan.

"Bisa dipertanggung jawabkan, itu sikap resmi kami malam itu untuk mencegah agar tidak terjadi," jawab Andi Arief.

Lebih lanjut, pembawa acara kemudian menanyakan bagaimana isu mahar dan jenderal kardus itu bisa muncul.

"Ini diluar ekspektasi ketika anda mengakui ini diperintah partai, siapa yang memerintah anda, darimana kemudian isu ini bisa muncul di Demokrat? apa instruksi saat itu yang diberikan kepada anda, Pak Andi" tanyanya lagi.

"Pada waktu itu semua rame, sekitar 40-an orang, setelah pertemuan kecil ada pertemuan besar, jelaskan. Hasil rapat menyatakan bahwa kita kemukakan saja kepada publik," ujar Andi.

"Problem sebenarnya kenapa koalisi yang harusnya ideal dari awal 20 hari berjalan, tapi di dua hari menjelang pendaftaran tidak berjalan dengan sebagaimana mestinya, masalah-masalahnya kemukakan saja. Saya kira itu apa yang saya sampaikan adalah masalah yang dihadapi dua hari menjelang pendaftaran capres dan cawapres," imbuh dia.

Sebelumnya diberitakan, Andi Arief melalui kicauan Twitternya menyebut adanya politik transaksional yang melibatkan Sandiaga Uno, Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Andi mengatakan jika Sandiaga telah memberikan uang sebesar Rp 500 miliar masing-masing kepada PKS dan PAN agar bersedia mendukung namanya sebagai cawapres Prabowo.

Kasus ini sempat membuat hubungan Demokrat dan partai oposisi pemerintah lainnya meretak, meski akhirnya mereka rujuk kembali dan saling mendukung di Pilpres 2019 dengan mengusung Prabowo dan Sandiaga Uno

Kendati demikian, Andi tidak akan melanjutkan dugaan mahar ini ke ranah hukum.

Menurutnya, jika diteruskan ke ranah hukum, Sandiaga Uno dapat terindikasi suap karena masih menjabat wakil gubernur DKI bahkan pimpinan PAN-PKS bisa terlibat.

"Saya berniat baik, mencegah Pak Prabowo mengambil langkah salah. Jika ini saya teruskan ke ranah hukum, Sandu Uno bisa terindikasi suap karena masih menjabat wagub dan Pimpinan PAN-PKS bisa terlibat. Ini sudah jadi pengetahuan publik."

"Soal Mahar entah dalam bentuk penaklukan atau kampanye sudah diakui Sandi Uno, Pimpinan PAN dan PKS yang telah menghujat saya tak perlu minta maaf pada saya, tapi saya anjurkan lihat muka di cermin," tulis @AndiArief__ pada Minggu (12/8/2018).(TribunWow.com/Rekarinta Vintoko)

Singgung Gerakan #2019gantipresiden

Cuitan Andi Arief di twitter kembali disoroti netter.

Andi kali ini menyinggung gerakan #2019ganti presiden.

"Meneruskan koalisi dengan Prabowo ini bagi Demokrat Ibarat Istri setia meneruskan bahtera rumah tangga dimana suami yang baru menikah tertangkap selingkuh dan diam-diam punya istri muda yg mata duitan," katanya.

"Gerakan #2019GantiPresiden bukan untuk mengganti Presiden, tapi itu hanya taktik dua istri muda untuk menaikkan uang belanja. Rakyat dimobilisasi, elitenya bagi-bagi uang," lanjutnya.

Perintah Partai

Wakil Sekjen Partai Demokrat Andi Arief mengaku diperintah partainya untuk bicara mengenai dugaan mahar Rp 500 miliar dari Sandiaga Uno kepada Partai Amanat Nasional dan Partai Keadilan Sejahtera.

Mahar itu, disebutnya, dijanjikan agar PAN dan PKS mau menerima Sandiaga Uno sebagai calon wakil presiden bagi Prabowo Subianto.

"Saya ingin menyatakan bahwa saya diperintah partai bicara ini," kata Andi dalam acara sapa Indonesia Malam di Kompas TV, Senin (13/8/2018) malam.

Andi memastikan pernyataannya bisa dipertanggungjawabkan.

Bahkan, menurut dia, keputusan Demokrat untuk mengungkap soal dugaan mahar ini diambil dalam rapat resmi partai di kediaman Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono, Rabu (8/8/2018) malam.

"Hasil rapat menyatakan kita kemukakan saja ke publik problem sebenarnya," kata dia.

Andi mengaku tidak takut jika pernyataannya di Twitter berujung pada konsekuensi hukum.

Mantan staf khusus Presiden keenam SBY ini menyatakan siap menghadapi proses hukum jika kicauannya diproses oleh pihak kepolisian.

Ia bersedia dikonfrontasi dengan pihak yang merasa dirugikan dengan pernyataannya.

Ia juga menolak minta maaf perihal isu mahar Rp 500 miliar kepada PKS dan PAN itu.

"Saya orang yang taat hukum, pasti akan hadir, tidak mungkin saya menghindar. Saya siap dikonfrontasi untuk menyelesaikan masalah ini," ujarnya.

Kompas.com tengah meminta komentar Demokrat terkait pernyataan Andi Arief ini.

Isu mahar Rp 500 miliar ini sempat membuat Partai Demokrat goyah untuk bergabung ke koalisi Gerindra, PKS, dan PAN.

Hingga menit-menit akhir, partai berlambang mercy menolak Sandiaga sebagai cawapres Prabowo.

Gerindra, PKS, dan PAN kemudian meninggalkan Demokrat dan tetap melakukan deklarasi terhadap pasangan Prabowo-Sandi.

Namun, pada keesokan harinya, Partai Demokrat tetap memilih mengusung pasangan Prabowo-Sandi ketimbang pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

PKS tuntut maaf

PKS sebelumnya berang dengan tuduhan Andi Arief tersebut.

Juru Bicara DPP PKS Muhammad Khalid menegaskan, pihaknya akan melaporkan Andi ke kepolisian.

"Itu jelas fitnah dan kami akan memproses itu," ujar Khalid dalam acara diskusi di bilangan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (11/8/2018).

Tidak hanya mengancam akan melaporkan ke polisi, PKS juga menuntut Andi meminta maaf dan memberi klarifikasi kepada publik.

"Kalau tidak minta maaf, ada proses. Kami akan memproses itu kalau enggak ada upaya permintaan maaf dan proses klarifikasi," ujar Khalid.