DPRD Singgung Predikat WDP

Laporan Wartawan Tribun Jambi, Jaka HB

TRIBUNJAMBI.COM, MUARA BUNGO - Penilaian Wajar Dengan Pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan Jambi, untuk Pemerintah Kabupaten Bungo, jadi catatan dalam paripurna. Seluruh fraksi menyinggung hal tersebut.

Fraksi Demokrat Bungo salah satu yang menyinggung hasil pemeriksaan BPK RI Perwakilan Jambi, tentang keuangan Pemerintah Kabupaten Bungo, pada Senin (30/7).

"Untuk APBD 2017 kami dari fraksi demokrat apresiasi yang baik. Namun demikian, hasil BPK RI perwakilan Provinsi Jambi tentang laporan keuangan tersebut masih seperti tahun sebelumnya wajar dengan perkecualian, atau WDP" kata Saiful Acik Bilal, Ketua Fraksi Demokrat, seraya berharap tahun berikutnya lebih baik.

Baca: Kasus Perambahan Hutan - Saksi Ahli: Perambahan dan Penggerak Miliki Konsekuensi Hukum yang Sama

"Kami mengharapkan masa akan datang WTP atau Wajar Tanpa Pengecualian," ungkapnya.

Z Arifin, dari fraksi Golkar mengatakan hasil pemeriksaan tersebut tersandung dengan masalah aset.

"Masih didominasi permasalahan aset. Masih ada silva 2017 masih besar dikarenakan belum maksimalnya kerja-kerja OPD hari ini," bilang Z Arifin, dan menyarankan Pemkab melakukan evaluasi yang lebih terstruktur dan jelas.

Baca: Dituduh Tukang Sihir, Tiap Malam Wanita Ini Hisap Darah Suami Hingga Tewas

Sementara itu, Herianto dari fraksi hati nurani rakyat (Hanura) menekankan kapasitas dan kapabilitas setiap OPD ditingkatkan.

"OPD dituntut lebih kreatif baik dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat," katanya.(*)