Perawatan RTH Kalijodo Tengah Disorot, Sandiaga Sebut Ulah Birokrasi yang Berbelit-belit

TRIBUNJAMBI.COM- Perawatan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kalijodo, Jakarta Utara, menjadi perhatian publik belakangan ini.

Sebagian warganet menilai taman seluas 10 ribu meter persegi tersebut tidak terawat.

Ketika Kompas.com mengunjungi RTH Kalijodo pada Senin (23/7/2018) kemarin, area rerumputan yang mestinya berwarna hijau tampak berwarna coklat dan rerumputannya mengering.

Baca: Anak Sering Batuk Pilek? Waspada Kotoran Tungau, Cek Kondisi Udara di Rumah Anda

Baca: Masih Ingat Arya Permana, Bocah Tergemuk di Dunia? Kini Beratnya Sudah Turun 91 Kg, Apa Rahasianya?

Baca: Menebak Hasil Pertemuan Meja Makan Jokowi dan Sejumlah Partai, Siapakah Sosok Cawapres Itu?

Sebagian area rerumputan tampak gundul dengan tanah merah yang mendominasi.

Arena skateboard yang jadi fitur unggulan RTH Kalijodo juga ditambal sana-sini.

Pengelola sekaligus Kepala Keamanan RTH Kalijodo Jamal mengklaim pihaknya selalu melakukan perawatan setiap harinya.

"Dari awal sampai kini pun berjalan baik-baik saja, tidak ada masalah. Petugas kebersihan itu ada 12 totalnya, ditambah lagi dari warga sekitar ada empat orang," ujar Jamal.

Ia membantah jika kawasan RTH Kalijodo disebut tidak terurus.

Ia menyatakan, banyaknya pengunjung mengakibatkan jumlah sampah ikut meningkat.

Namun, ia menyebut petugas kebersihan yang berada di sana tetap melakukan pembersihan dan mengangkut sampah pengunjung.

"Secara otomatis, banyak yang datang sehingga kemungkinan sampah itu bertambah. Cuma tidak berarti itu tidak ada perawatan," kata dia.

Pantauan Kompas.com, memang terdapat sejumlah petugas berseragam yang berlalu lalang di area RTH Kalijodo untuk mengangkut sampah-sampah yang berserakan.

Pelik

Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno menilai, tidak terawatnya RTH Kalijodo disebabkan birokrasi yang berbelit-belit.

Ia menyatakan, pengelolaan RTH dan RPTRA Kalijodo dilaksanakan sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

"Ini RPTRA satu-satunya yang tidak di bawah kelurahan, jadi koordinasinya memang kurang. Karena luas area yang besar, pemeliharaan dan operasinya ditanggung masing-masing suku dinas terkait," ujar Sandiaga.

Beberapa SKPD yang terlibat dalam RTH dan RPTRA Kalijodo antara lain Dinas Kehutanan, Dinas Perhubungan, serta Dinas Pemberdayaan Perlindaungan Anak dan Pengendalian Penduduk.

Belum lagi fakta bahwa pembangunan RTH Kalijodo yang disokong perusahaan swasta dinilai Sandiaga menyebabkan pengelolaan Kalijodo tidak berkelanjutan.

"RPTRA Kalijodo dibangun swasta, dunia usaha, digunakan oleh masyarakat dan dikelola oleh pemerintah. Jadi, enggak nyambung sama sekali karena yang bangun enggak ada berkelanjutannya, enggak ada sustainable," kata Sandiaga.

Sandiaga ingin perusahaan-perusahaan yang dahulu membangun Kalijodo juga ikut berpartisipasi dalam pengelolaan kawasan tersebut.

"Karena dia namanya, kan, akan nempel terus di sana. Kalau kita lihat ada nama Sinarmas, ada nama Sosro, dan lain sebagainya. Kalau kusam, kan, jelek juga buat brand mereka. Jadi, mereka mesti dirangkul juga," katanya.

Adapun kawasan Kalijodo dahulu dikenal sebagai kawasan prostitusi yang kemudian dibongkar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta era kepemimpinan Basuki Tjahaja Purnama.

Pada Februari 2016, kawasan tersebut diresmikan dengan menghadirkan RTH dan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA).