Pimpinan DPRD Bilang Kunker ke Luar Negeri Demi Kemajuan Provinsi Jambi

TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI - Pada tahun 2018, anggaran perjalanan dinas dewan baik untuk dalam diprediksi akan meningkat.

Selain itu akan ada juga perjalanan dinas ke luar negeri, dengan topik kunjungan kerja.

Dari data Bappeda Provinsi Jambi, anggaran perjalanan dinas anggota DPRD Provinsi Jambi diprediksi meningkat menjadi Rp 44,797 miliar.

Angka itu sendiri terdiri dari perjalanan dalam daerah Provinsi Jambi yakni Rp 5,735 miliar, perjalanan luar daerah Rp 35 miliar dan perjalanan ke luar negeri Rp 3,819 miliar.

Baca: Astaga, DPRD Provinsi Jambi Rencanakan Kunker ke Luar Negeri, Biayanya Gede Banget

Sebelumnya, tahun 2017 anggaran perjalanan dinas wakil rakyat itu sekitar Rp 38,381 miliar. Rinciannya perjalanan dalam daerah Rp 4,5 miliar dan luar daerah Rp 33 miliar.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi, Chumaidi Zaidi menjelaskan peningkatan anggaran itu bukan tanpa sebab.

Kata dia, ada beberapa indikator terjadinya kenaikan.

Baca: VIDEO: Pengakuan DPRD Provinsi Jambi Terkait Rencana Kunker ke Luar Negeri

Di antaranya program kerja yang lebih berat kemudian sejumlah harga seperti pesawat dan penginapan juga diprediksi di tahun 2018 akan naik.

"Perjalanan dinas itu penting, kalau tidak perda tidak akan terurus dengan baik. Ini demi kemajuan Provinsi Jambi. Kita tidak tahu ke depan harga tiket pesawat ataupun hotel masih seharga sekarang, mungkin saja naik," katanya.

Besaran dana tersebut, dikatakan Chumaidi bukan serta merta untuk seluruh anggota dewan, melainkan anggaran satu tahun untuk seluruh sekretariat di Dewan DPRD Provinai Jambi.

Baca: Syahbandar Mengaku Kunker DPRD Ke Luar Negeri Baru Wacana

"Dana sebesar itu bukan untuk dewan saja, melainkan untuk seluruh sekretariat yang bekerja di dewan ini, untuk kepala bagian, kasubag, para saff dan tenaga honorer serta tenaga TKK yang ada di Sekretariat DPRD," katanya.

Dia mengungkapkan, perjalanan dinas DPRD Provinsi Jambi bukanlah hal yang khusus. Politisi PDIP ini menyebutkan hal tersebut sudah menjadi kebutuhan dewan untuk berkonsultasi dalam mengambil keputusan demi kemajuan Provinsi Jambi.