Ada 46 Ribu Hektar Perhutanan Sosial di Sarolangun

Perhutanan sosial ini katanya, dapat diakses dengan skema Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Adat, Hutan Rakyat dan Kemitra

Penulis: Teguh Suprayitno | Editor: bandot
net
Ilustrasi 

Laporan Wartawan Tribun Teguh Suprayitno

TRIBUNJAMBI.COM, SAROLANGUN - Gaung tentang kebijakan Perhutanan Sosial 12,7 juta ha presiden Jokowi melalui kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah sampai ke tingkat daerah.

Bahkan sudah sampai ke desa-desa.

Kebijakan yang lahir dengan latar belakang berbagai persoalan lapangan tentang tata kelola kawasan hutan yang tak kunjung selesai selama puluhan tahun terakhir disambut antusias oleh berbagai kalangan.

Menurut Umi Syamsiatun aktivis Yayasan CAPPA Keadilan Ekologi yang juga politisi PDI Perjuangan ini mengatakan, tujuan program Perhutanan Sosial ini sangat penting untuk peningkatan kesejahteraan rakyat dan berkurangnya kemiskinan terutama bagi masyarakat di sekitar dan di dalam kawasan hutan.

"Ini salah satu program unggulan presiden hingga 2019 nanti, tujuan utama program ini adalah memberi akses legal dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam mengelola kawasan hutan," katanya, Senin (28/8).

Di Jambi sendiri menurut Umi terdapat areal indikasi untuk Perhutanan Sosial ini lebih kurang 300 ribu hektar yang tersebar di seluruh Kabupaten.

Perhutanan sosial ini katanya, dapat diakses dengan skema Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Adat, Hutan Rakyat dan Kemitraan Kehutanan.

Sementara di Sarolangun, kata Umi, terdapat 46 ribu hektar lebih areal indikasi untuk perhutanan yang tersebar di 31 desa, di semua kecamatan, Kecuali Kecamatan Singkut dan CNG.

"Dengan diberikan akses legal, masyarakat mempunyai kepastian hukum atas lahan yang dikelola. Dan banyak masyarakat di sekitar kawasan hutan yang miskin. Sehingga dengan program Perhutanan Sosial diharapkan bisa menopang ekonomi masyarakat," katanya.

Selain itu, program perhutanan sosial juga bisa menjadi satu model untuk mengatasi konflik lahan. Diketahui, di wilayah Hilir Sarolangun cukup rawan dengan konflik lahan.

Ketika disinggung soal kemungkinan kebocoran program ini di tingkat tapak, Umi hanya menjawab singkat " Hati-hati mafia tanah," katanya.

Sumber: Tribun Jambi
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved