Ketua Dewan Sayangkan Sikap Bupati, Wabup Enggan Berkomentar

TRIBUNJAMBI.COM, SAROLANGUN - Banyaknya pejabat di Pemkab Sarolangun yang diminta mundur menjadi pembicaraan hangat di Kabupaten Sarolangun. Banyak warga menyayangkan sikap bupati, sebab baru saja dilantik.

Seperti yang disampaikan oleh Ketua DPRD Sarolangun, H M Syaihu saat dikonfirmasi sejumlah awak media, kemarin. Dia mengatakan, bahwa kebijakan tersebut sangat tidak etis.

Apalagi sebutnya, jika pejabat yang diminta untuk mengundurkan diri dari jabatannya hanya lantaran tidak sejalan saat Pilkada. Belum lagi menurut undang-undang harus enam bulan menjabat baru bisa melakukan pelantikan pejabat.

“Jika tidak ada kesalahan pertahankan, jangan mau mundur, dan ada Dewan di belakang kalian,” ujar Syaihu saat dikonfirmasi awak media, kemarin.

Dikatakannya lagi, andai ada pejabat yang langsung melayangkan surat pengunduran diri, pihaknya selaku Ketua DPRD Sarolangun akan memanggil pejabat tersebut, untuk dipertanyakan alasannya.

“Kalau ada yang mundur, artinya ada kesalahan, nanti akan kami tanyakan kesalahan tersebut. Jika berbau pidana kita serahkan pada penegak hukum, makanya sekali lagi jangan mundur,” ungkapnya lagi.

Tidak hanya itu, Syaihu juga siap melayangkan gugatan ke PTUN, kalau ada pelantikan pejabat yang dikarenakan masalah politik. Sebab dalam berdemokrasi pejabat juga harus menentukan pilihan.

“Sekarang tidak ada lagi pengkotak-kotakan, milih atau tidak itu masyarakat Sarolangun,” pungkasnya.

Terpisah Wakil Bupati Sarolangun, Hilallatil Badri dimintai pendapatnya engan berkomentar. Dia hanya mengatakan, bahwa hal itu merupakan hak prerogatif bupati.

“Saya tidak mau berkomentar masalah itu. Saya hanya membantu dan mendampingi pak bupati, jadi apa yang dilakukan saya siap dan mendukung,” ujar Wabup, Jumat (2/6).

Diberiktakan sebelumnya, sejumlah pejabat di lingkup Pemkab Sarolangun diminta mengundurkan diri. Alasannya karena dianggap tidak bisa sejalan dengan bupati terpilih Cek Endra.