Selama 2016 Sarolangun Rugi Rp 7,2 M Akibat Banjir Bandang sampai Tanah Longsor

Laporan Wartawan Tribun, Heru

TRIBUNJAMBI.COM, SAROLANGUN -Selama 2016 Kabupaten Sarolangun mengalami kerugian sebesar Rp 7,2 miliar. Jumlah tersebut merupakan kerugian dari bencana alam yang melanda Sarolangun sepanjang 2016.

Hal itu disampaikan oleh Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sarolangun, Mulyadi dihubungi, Jumat (6/1).

“Diperkirakan sepanjang 2016 kerugian material akibat bencana alam sebesar Rp 7,2 miliar. Jumlah tersebut dari total 14 insiden berupa bencana banjir, angin kencang, tanah longsor, kebakaran dan juga banjir bandang,” kata Mulyadi.

Diungkapkannya, dari sekian banyak bencana itu yang paling besar nilai kerusakannya yaitu banjir bandang di Kecamatan Batang Asai pada Oktober lalu. Kerugian bencana tersebut mencapai Rp 3 Miliar lebih.

"Selain itu Jembatan gantung desa mengkadai kecamatan limun senilai Rp. 1,5 Miliar lebih dan Jembatan travesium desa pulau aro kecamatan pelawan Rp. 877.000.000," Ujarnya.

Ia mengatakan, dari rangkaian bencana alam yang terjadi sepanjang tahun 2016 yang paling banyak adalah bencana banjir. Yakni melanda Kecamatan Batang Asai dan Kecamatan Limun.

Dari catatan untuk dua kecamatan tersebut terjadi di bulan April dan Oktober. Yang mana untuk bulan Oktober yaitu banjir bandang di Desa Bukit Murau Kecamatan Batang Asai.

"Namun seluruh kecamatan pernah mengalami bencana, tapi Yang paling rawan itu ya kecamatan Batang Asai dan Limun. Disana juga terjadi Banjir Bandang dan angin kencang, serta abrasi sungai,” sebutnya.

Selain itu dalam catatan pihaknya, selama bencana tersebut ribuan rumah penduduk rusak. Namun hanya sedikit yang rusak berat dan yang terbanyak hanya terendam air selama bencana terjadi.

Tidak hanya rumah warga, tempat ibadah, lahan sawah dan jalan umum pun juga banyak yang mengalami kerusakan akibat hal tersebut.

Untuk kerusakan pihaknya mencatat ada tiga kategori, yaitu rusak ringan, sedang dan berat. Kategori tersebut sebagai catatan untuk laporan ketika menyalurkan bantuan.

"Selain dana yang bersumber dari pusat kita juga memiliki dana tak terduga (DTT) yang bersumber dari APBD, dengan rincian bantuan untuk rusak ringan maksimal Rp 7 juta, sedang Rp 10 juta dan berat sebesar p 15 juta,” ungkap Mulyadi.

Mulyadi menjelaskan, selama terjadi bencana sepanjang tahun itu, pihaknya melakukan tugas diantaranya evakusi, pendataan, penyaluran bantuan, dan selalu menyediakan posko ditempat kejadian.

Sementara itu atas hal tersebut, pihaknya terus menghimbau kepada masyarakat untuk selalu waspada terhadap kemungkinan terjadinya setiap bencana.

Kepada pemerintah daerah ia berharap agar ada perhatian lebih terhadap BPBD dibidang anggarannya karena bencana itu terjadinya tidak terduga. Setidaknya satu persen dari keseluruhan anggaran disediakan untuk BPBD.