Pemkab Sudah tak Bayar Gaji Lagi, Guru Honorer SLTA Kebingungan

TRIBUNJAMBI.COM, SAROLANGUN - Per Januari 2017 ratusan pegawai honorer di SMA/SMK yang ada di Kabupaten Sarolangun menjadi tanggungjawab Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jambi. Pascapengambilalihan tersebut membuat honorer SMA/SMK kebingungan.

Pasalnya, apakah para guru honorer tersebut tetap diakomodir oleh pemprov atau tidak, belum diketahui. Sementara Pemkab Sarolangun sudah lepas tangan, dan sudah tak menganggarkan gaji mereka lagi.

“Untuk gaji honorer SMA/SMK kita (pemkab) tidak menganggarkan gaji untuk mereka mulai 2017 nanti. Sebab mereka sudah menjadi pegawai pemprov,” kata Pj Bupati Sarolangun, arief Munandar belum lama ini.

Katanya, pemkab tidak boleh lagi memberi gaji guru honorer SMA/SMK tersebut. Sebab sudah tidak merupakan wewenang Pemkab Sarolangun.

“Jika kita anggarkan, itu merupakan kesalahan. Bisa jadi temuan,” ujar Arief.

Sementara itu, guru honorer yang berhasil ditemui mengaku, masih bingung dengan kebijakan tersebut. Mereka belum tahu apakah jika tetap bertugas akan mendapat gaji atau tidak.

“Belum tahu ini, masih bingung. Apa lagi belum ada kejelasan kita tetap diakamodir atau tidak. Kalau diakomodir apakah kita digaji atau tidak nanti juga belum tahu,” ujar salah satu guru honorer.

Senada guru honorer lain juga mengakui hal yang sama. Bahkan dia berharap bisa tetap menjadi pegawai Pemkab Sarolangun.

“Maunya kita tetap jadi pegawai pemkab (Sarolangun-Red), apa lagi tahun depan gaji honorer Pemkab akan dinaikkan,” ucap pria yang mengaku bernama Ari.

Agar bisa tetap sebagai pegawai Pemkab sebut Ari, dirinya berencana mengurus surat pindah ke SMP. Meskipun demikian, Ari tetap berharap apapun keputusan pemerintah nantinya akan berpihak pada tenaga honorer, sebab rata-rata para honorer sudah mengabdi bertahun-tahun di sekolah dalam Kabupaten Sarolangun.

Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Sarolangun, Lukman dikonfirmasi terkait hal itu mengatakan, bahwa tenaga honorer tingkat SMA/SMK di Sarolangun saat ini sebanyak 238 orang. Selama ini mereka digaji Pemkab Sarolangun sebesar Rp 750 ribu hingga Rp 800 ribu perbulan.

“Terkait dengan SMA/SMK semuanya telah kita serahkan ke Provinsi, namanya P3D,” kata Lukman.

Dia mengatakan, terkait dengan nasib guru honorer apakah akan tetap diakomodir atau tidak, itu tergantung dari wewenang provinsi. Namun mereka berharap agar pihak provinsi tetap mengakomodir tenaga honorer yang ada tersebut.

Sebab ucapnya, tenaga guru honorer tersebut memang sangat dibutuhkan. Karena di setiap sekolah saat ini masih kekurangan guru.

“Mereka (guru honorer) memang sangat dibutuhkan. Karena saat ini ada beberapa sekolah yang hanya ada satu dua orang guru PNS-nya, selebihnya guru honorer,” jelasnya.

Selain itu lanjutnya, mereka juga kasihan melihat para guru honorer yang telah lama mengabdi tersebut jika tidak diakomodir lagi.

“Terkait hal ini kita melalui bupati telah menyurati Gubernur, agar pihak provinsi mengakomodir guru honorer,” ungkapnya.