BPHP Dorong Pembentukan 10 KPHP

Menurut Khairi Wenda selaku Kepala BPHP Wilayah IV Jambi, rakornis ini akan dihadiri unsur kementerian terkait.

Penulis: Jaka Hendra Baittri | Editor: Nani Rachmaini
TRIBUNJAMBI/JAKA HENDRA BAITTRI
Balai Pengelolaan Hutan Produksi (BPHP) Wilayah IV Provinsi Jambi bersama dengan Yayasan WWF Indonesia menggelar Rapat Kordinasi Teknis (rakornis) dan Focus Discussion Group (FGD) tata kelola kelembagaan KPH (Kesatuan Pengelolaan Hutan) pada Kamis (13/10) dan Jum’at (14/10). 

Laporan Wartawan Tribun Jambi, Jaka HB

TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI - Balai Pengelolaan Hutan Produksi (BPHP) Wilayah IV Provinsi Jambi bersama dengan Yayasan WWF Indonesia menggelar Rapat Kordinasi Teknis (rakornis) dan Focus Discussion Group (FGD) tata kelola kelembagaan KPH (Kesatuan Pengelolaan Hutan) pada Kamis (13/10) dan Jum’at (14/10).

Acara ini dilaksanakan di resort Rumah Kito.

Menurut Khairi Wenda selaku Kepala BPHP Wilayah IV Jambi, rakornis ini akan dihadiri unsur kementerian terkait. Mulai dari pemerintahan provinsi dan seluruh KPH di sekitar ekosistem koridor RIMBA yang merupakan akronim dari tiga provinsi, yakni Jambi, Riau dan Sumatera Barat.

Rakornis ini sendiri adalah kegiatan pertama yang dilakukan sejak presiden menetapkan Koridor Rimba sebagai Kawasan Strategis Nasional (KSN).

Berdasarkan Peraturan Presiden No 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Sumatera, menjadi langkah nyata bagi para pihak untuk mendorong sebuah lanskap yang menghubungkan koridor ekosistem rimba dalam mempertahankan kelestarian ekosistem dan keanekaragaman hayatinya.

Di dalam koridor RIMBA setidaknya peran KPH cukup signifikan sebagai pengelola kawasan hutan. Sebab, ada 1.5 juta hektar dari total luas kawasan Koridor Rimba yang mencapai 4 juta hektar adalah wilayah kerja KPH. Berdasarkan hal tersebut perlu dilakukan rapat kordinasi teknis untuk melakukan penguatan KPH yang ada.

Dalam peraturan presiden tersebut, ditetapkan 5 koridor ekosistem yang tersebar dari ujung utara hingga selatan pulau Sumatera. Salah satunya adalah Koridor Rimba yang berada di bagian tengah pulau ini. Secara administrasi masuk ke tiga wilayah provinsi, yakni propinsi Riau, Jambi dan Sumatera Barat. Dan tersebar 18 kabupaten di seluruh propinsi.

Terkait hal ini, maka diperlukan penguatan intensif untuk menyinergikan berbagai kepentingan pengamanan hutan dan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan. Hal ini dikomentarinpula oleh Bambang Irawan selaku dekan fakultas kehutanan auniversitas Jambi.

“Apalagi lebih 30% kawasan ekosistem Koridor Rimba adalah wilayah kerja KPH. Itu sebabnya, KPH menjadi salah satu kunci untuk penguatan pengelolaan kawasan,” sebut Dekan Fakultas Kehutanan Universitas Jambi, Bambang Irawan.

Selain itu sekretaris daerah (sekda) provinsi Jambi Ridham Priskap mengatakan bahwa pihaknya mendukung hal ini.

"Inilah potensi yang ada pada kita. Yang kalau tidak kita kelola akan hilang kalau kita hanya melihat manfaat kayubsaja, kayu habis hutan hilang," katanya.

Sumber: Tribun Jambi
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved