Darmin: Kebijakan Satu Peta Rumit

TRIBUNJAMBI.COM, JAKARTA - Keinginan pemerintah untuk menerapkan kebijakan satu peta alias one map policy guna mempermudah pembuatan rencana dan pengambilan keputusan pembangunan menghadapi kendala.

Darmin Nasution, Menko Perekonomian mengatakan, kendala tersebut disebabkan oleh kesulitan mencocokkan data peta antar kementerian lembaga yang sudah ada saat ini.

Meskipun rumit, Darmin mengatakan, pemerintah tetap berusaha untuk menuntaskan kebijakan tersebut. Untuk melaksanakan kebijakan tersebut pemerintah membuat penetapan peta dasar yang rencananya akan berskala 1:50.000 akan dijadikan patokan bagi seluruh instansi pemerintah dalam penetapan ijin lokasi, analisis mengenai dampak lingkungan dan administrasi pertanahan.

Selain membuat peta dasar tersebut, pemerintah juga akan melakukan sinkronisasi terhadap peta dasar yang telah mereka buat dengan peta tematik, seperti; kawasan hutan, hak guna usaha tanah, tanah batas, dan jaringan jalan.

"Setelah itu, pemerintah akan memutuskan peta mana yang bakal dijadikan patokan untuk menentukan kebijakan," ujar Darmin.