Suku Anak Dalam

Pembangunan Kawasan Terpadu SAD di Sarolangun Terkendala Lahan

Tayang: Kamis, 4 Agustus 2016 20:40 WIB

Penulis: Herupitra | Editor: Fifi Suryani

Pembangunan Kawasan Terpadu SAD di Sarolangun Terkendala Lahan

KOMPAS/WAHYU HARYO

Presiden Joko Widodo berbincang dengan tokoh suku Anak Dalam di Kecamatan Air Hitam, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi, Jumat (30/10/2015). Dalam pertemuan itu, Presiden menawarkan untuk merelokasi ke rumah yang layak. Jokowi merupakan presiden pertama yang mengunjungi suku Anak Dalam di Jambi. Inset: Presiden Joko Widodo berdialog dengan warga di rumah singgah Suku Anak Dalam yang diabadikan oleh Tim Komunikasi Presiden

Baca Selanjutnya:

Pemotor Terlindas Truk Malam Hari saat Hujan Deras Guyur Sarolangun

TRIBUNJAMBI.COM, SAROLANGUN - Rencana Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sarolangun membangun Kawasan Terpadu Suku Anak Dalam (SAD), di Desa Bukit Suban, Kecamatan Air Hitam, belum bisa berjalan dalam waktu dekat. Belum adanya kejelasan lahan sebagai lokasi salah satu kendalanya.

Hal itu diakui oleh Kepala Dinas Sosnakertrans Sarolangun, Arsad ditemui awal pekan ini. Dia menyebutkan, hingga saat ini pihaknya belum berani untuk menganggarkan untuk pembangunan kawasan terpadu.

“Belum kita anggarkan untuk itu. Kita belum berani kalau persoalan lokasinya belum clear,” kata Arsad.

Sebab lanjutnya, rencana pembangunan kawasan terpadu lokasinya berada di kawasan Bukit Nasional Bukit Dua Belas (TNBD). Adapun pembangunan di kawasan tersebut harus mengantongi izin dari Kementerian Kehutanan.

“Karena persoalan lokasinya belum jelas, makanya kita belum menganggarkan untuk pembangunan tersebut,” cetusnya.

Untuk diketahui, saat presiden Joko Widodo berkunjung ke Kabupaten Sarolangun pada tahun kemarin, presiden meminta agar Pemkab membangun kawasan terpadu bagi warga SAD yang tinggal di lokasi tersebut.

Sebelumnya diketahui, Pemkab Sarolangun telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 5 Milyar membangun Kawasan Terpadu untuk SAD. Sesuai arahan Presiden, Bupati akan mendirikan fasiltas pendidikan, kesehatan hingga kawasan pertanian bagi SAD.

Selain itu Pemkab juga telah membentuk UPTD Khusus penangan SAD. Pemkab juga telah mempersiapkan tenaga kesehatan, guru hingga tenaga penyuluh pertanian untuk ditempatkan dikawasan terpadu tersebut.