Sulit Mencari Kapolri seperti Hoegeng

JAKARTA, KOMPAS.com - Jenderal Hoegeng Imam Santoso, Kepala Kepolisian RI 1969-1971, menjadi sosok ideal yang memimpin lembaga kepolisian.

Kejujuran dan kesederhanaannya dianggap sulit ditemukan pada polisi masa kini.

Menjelang suksesi di Polri, kenangan akan sosok Hoegeng kembali muncul. Ada harapan, Kapolri pengganti Jenderal Badrodin Haiti yang akan memasuki masa pensiun pada Juli mendatang, berkepribadian seperti Hoegeng. (Baca: Kisah Jenderal Hoegeng, Nasi Garam, dan Toko Bunga)

Politisi PDI Perjuangan Trimedya Panjaitan mengakui, sulit mencari sosok Kapolri seperti Jenderal Hoegeng.

"Sulit mencari yang seperti Hoegeng. Seperempatnya Hoegeng saja lah, kita bisa membawa Polri lebih baik," kata Trimedya, dalam program "Satu Meja" yang ditayangkan Kompas TV, Rabu (25/5/2016) malam.

Peneliti Indonesia Corruption Watch Emerson Yuntho juga menyatakan hal yang sama. Figur Hoegeng susah ditemukan di era reformasi saat ini. 

Ia menilai, Hoegeng merupakan sosok yang sederhana, tegas, dan antikorupsi.

"Susah sekali, tidak kita temukan saat ini," kata dia.

Emerson menekankan, Kapolri mendatang harus kapabel dan bersih. Ia menyebutkan, dua hal yang harus diperhatikan dalam memilih Kapolri.

Pertama, jangan memilih karena adanya balas budi dan politik dagang sapi. Kedua, tidak memilih calon yang berpotensi menimbulkan masalah dan kegaduhan.

"Karena akan berpengaruh pada kredibilitas pemerintahan Jokowi-JK. Kalau bermasalah, bisa menimbulkan kegaduhan baru," kata Emerson.

Badrodin Haiti akan memasuki masa pensiun pada 24 Juli mendatang. Hingga saat ini, Dewan Kepangkatan dan Jabatan Tinggi Polri belum mengadakan pertemuan untuk membahas nama-nama yang akan dicalonkan kepada Presiden Joko Widodo.

Demikian pula Komisi Kepolisian Nasional yang akan memberikan sejumlah kriteria Kapolri yang akan dipilih Presiden.

Sempat muncul wacana, Presiden akan memperpanjang masa jabatan Badrodin. Wacana ini muncul karena dianggap belum ada calon ideal yang dinilai layak untuk menjadi Kapolri. 

Akan tetapi, wacana ini menimbulkan pro dan kontra. Ada yang menilai, tak ada dasar hukum bagi Presiden untuk memperpanjang masa jabatan Kapolri.