Hari Ini Batas Akhir, Bagaimana Nasib 10 WNI yang Disandera Abu Sayyaf?
TRIBUNJAMBI.COM, JAKARTA - Hari ini, Jumat (8/4/2016) merupakan batas terakhir dari militan Abu Sayyaf. Kelompok teroris yang
TRIBUNJAMBI.COM, JAKARTA - Hari ini, Jumat (8/4/2016) merupakan batas terakhir dari militan Abu Sayyaf. Kelompok teroris yang bergerak di sekitar Pulau Jolo, Filipina Selatan itu meminta tebusan uang senilai 50 juta peso atau sekitar Rp 14,3 miliar.
Jika diberikan, Warga Negara Indonesia (WNI) yang diculik akan dibebaskan. Jika tuntutan tidak dipenuhi, bagaimanakah keselamatan jiwa para sandera?
Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Sutiyoso pada 1 April lalu menyebut upaya negosiasi terus-menerus dilakukan agar 10 ABK WNI dibebaskan.
Kelompok Abu Sayyaf mengancam akan membunuh semua anak buah kapal tunda pengangkut batu bara, jika tidak memenuhi permintaan sampai 8 April 2016. Jika tuntutan tebusan tersebut tidak dipenuhi, milisi Abu Sayyaf mengancam akan menghabisi seluruh sandera.
"Karena itu kami akan negosiasi terus. Ini kan masih 8 hari waktu kita," ujar Sutiyoso, ketika itu. Martje Vemmy Wowor, warga Sasaran Tondano Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara, salah seorang yang paling khawatir akan keselamtan jiwa Julian Philip, suaminya.
Julian Philip salah satu awak kapal Brahma 12 yang menjadi sandera kelompok militan Abu Sayyaf di Filipina. Martje dan Mark Philip, putra mereka yang baru berusia 4 tahun 6 bulan, hanya dapar berpasrah dan berdoa untuk sang suami.
"Kami berserah kapada tuhan, sebab secara pribadi saya tidak kuat tapi Tuhan yang berikan kekuatan kepada saya," katanya kepada Tribun Manado (Tribunnews.com Network).
Seberapa mengkhawatirkan ancaman Abu Sayyaf, sempalan kelompok MNLF, yang belakangan bergabung jaringan teroris internasional, Al Qaeda serta Negara Islam Iran dan Suriah (ISIS)?
Sebelumnya, Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan sebelumnya mengatakan, perusahaan pemilik kapal tunda Brahmana 12 akan memenuhi uang tebusan kepada kelompok Abu Sayyaf. "Perusahaannya sudah siap bayar," ujar Luhut di kantornya, Senin (4/4/2016).