Rektor Unja akan Bikin Tim Evaluasi

TRIBUNJAMBI.COM - Fakultas Ilmu Budaya Universitas Jambi dikeluhkan oleh mahasiswanya. Mulai dari permasalahan fasilitas umum, fasilitas penunjang kuliah, pendanaan hingga kurikulum. Hal ini diakui oleh Johni Najwan selaku Rektor Universitas Jambi.

"Kondisinya memang bermasalah. Namun dalam pelaksanaannya prodi yang ada di FIB legal dan sudah dapat izin operasional sesuai Undang-undang Perguruan Tinggi," katanya kepada Tribun, Senin (22/2) kemarin.

Meskipun begitu dalam realitasnya menurut Johni FIB masih non OTK atau belum masuk dalam Oganisasi Tatakelola Kampus. Artinya pendanaannya murni dari PNBP (Pendapatan Negara Bukan Pajak).

"Artinya segala pendanaan, murni masih menggunakan dana dari PNBP, misalnya SPP mahasiswa," katanya.

Karena itu Johni mengeluarkan kebijakan untuk membentuk tim evaluasi fakultas non OTK ini. Sebagai penanggungjawabnya rektor, bersama wakil rektor bidang umum dan anggotanya dari semua dekan fakuktas non OTK.

Fakultas non OTK Unja ini mencakup FIB, Fisip (Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik), Fakultas Kehutanan, Fakultas Ilmu Keolahragaan, Fakultas Teknik dan Fateta (Fakultas Teknologi Pertanian).

Johni menargetkan output kerja dari tim ini paling lambat akhir tahun. "Akhir tahun harus kelar," katanya.

"Kalau belum selesai maka pada Januari 2017 semua prodi yang tetap non-OTK akan dimerger atau digabung berdasarkan kebijakan rektor," katanya.

"Karena saya tidak mau merugikan mahasiswa. Kalau prodi mereka dimerger dengan fakultas yang establish maka mereka akan diuntungkan," katanya.

Jika ternyata dimerger mahasiswa dan prodinya akan dapat keuntungan dana dari APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara).

"Mereka akan sama haknya mendapat dana dari APBN rutin setiap tahun," ungkap Johni.

Meski pun begitu dia belum bisa mengatakan bahwa fakultas seperti FIB harus dibubarkan atau tidak. Sebab dirinya masih menunggu hasil evaluasi dari tim evaluasi tersebut.