Revisi UU KPK

Dua Fraksi Menilai, Revisi UU KPK Melemahkan KPK

Rencana revisi Undang-Undang (UU) nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan

Dua Fraksi Menilai, Revisi UU KPK Melemahkan KPK
TRIBUN NEWS/DANY PERMANA
Ruhut Sitompul 

TRIBUNJAMBI.COM, JAKARTA - Rencana revisi Undang-Undang (UU) nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) yang digulirkan sejak tahun lalu ternyata masih jalan di tempat.

Bahkan, sejumlah anggota Badan Legislasi (Baleg) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) meminta fraksi pengusul untuk mempertajam alasan mengapa UU KPK perlu direvisi.

Anggota Baleg DPR dari Fraksi Partai Demokrat Ruhut Sitompul mengatakan, argumentasi yang diajukan oleh Fraksi PDI Perjuangan dalam mengusulkan revisi UU KPK masih kabur dan cenderung memperlihatkan bahwa pengusul ingin melemahkan KPK.

Salah satunya, bisa terlihat dari keinginan agar kewenangan penyadapan KPK dibatasi dengan izin tertulis dari dewan pengawas KPK. "Coba cari argumentasi yang lebih kuat," ujarnya, kemarin.

Senanda dengan Ruhut, anggota Baleg DPR dari Fraksi Gerindra Bambang Riyanto juga mempertanyakan berbagai klausul yang diajukan dalam revisi UU KPK ini. Menurutnya, revisi UU KPK harus benar-benar bisa memperkuat lembaga anti rasuah itu.

"Saya pernah dengar dulu presiden akan memperkuat KPK dan akan memberikan anggaran 10 kali lipat," ungkapnya.

Senin kemarin, Baleg DPR menggelar rapat untuk mendengarkan alasan fraksi pengusul soal pertimbangan pengajuan revisi beleid ini. Risa Mariska, salah satu wakil Fraksi PDI-P dalam rapat mengatakan, usulan revisi UU KPK diajukan lantaran UU KPK yang berlaku saat ini justru membuat kinerja KPK tak efektif.

Ia juga menilai, koordinasi KPK dengan penegak hukum lainnya dalam menjalankan tugas masih lemah. Makanya, Risa bilang fraksinya mengusulkan beberapa poin revisi UU KPK.

Di antaranya soal pembentukan dewan pengawas KPK, pengetatan penyadapan oleh KPK, dan kewenangan dalam menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3).

Editor: fifi
Sumber: Kontan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved