‎KPUD Bungo Santai Hadapi Gugatan di MK

Laporan Wartawan Tribun Jambi, Awang Azhari

TRIBUNJAMBI.COM, MUARA BUNGO - Pelaksana pemilu dalam hal ini KPUD bersama pihak-pihak terkait lain, sedang menanti sidang perdana gugatan sengketa Pilkada di Mahkamah Konstitusi, yang diajukan oleh kuasa hukum dari Sudirman Zaini-Andrian.

Soal ini, Ketua KPUD Bungo Dailami menanggapinya santai, saat ini pihaknya sudah standby di Jakarta untuk menjalankan seluruh proses sidang.

Mereka juga sudah melakukan koordinasi dengan KPU RI sekaligus konsolidasi dengan konsultan hukum KPU. Selain itu, pihaknya juga memiliki pendamping hukum dari pengacara negara dan pengacara umum.

"Kita menunjuk pengacara negara dua orang dari kejaksaan, satu yang biasa, Musison, SH. Sekarang kita terus dibimbing konsultan hukum KPU RI," kata Dailami kepada Tribun via ponsel, kemarin.

Semua data pembanding yang digugat menurutnya juga sudah disiapkan. Ia yakin semua proses termasuk soal tingginya angka Golput tidak berkaitan dengan kelalaian dari penyelenggara pemilu.

"Kalau KPUD biasa saja. Gugatan dia dengan KPUD itu karena mereka menganggap 72 ribu orang (golput) tidak mendapat undangan," jelas Dailami.

Bagi Dailami, KPUD sudah mengerahkan semua tenaga untuk membuat masyarakat datang ke TPS, sudah menurunkan semua ke PPK dan PPS bahkan ada beita acara.

Kalau kemudian ada pihak yang menganggap C6 undangan menurut Dailami salah, C6 hanya pemberitahuan, maka dalam Undang-undang, PPS wajib menempelkan DPT di luar tempat pemilihan, siapapun yang melihat namanya di situ boleh milih walau tak memegang C6.

"Jadi C6 itu bukan undangan ya, itu juga bukan syarat mutlak, kita sudah tempelkan nama DPT di TPS, yang tidak dapat C6 bisa milih. Bahkan cuma bermodal KTP saja bisa milih," papar Dailami.

Soal sosialisasi agar masyarakat mau menyalurkan hak suara juga dianggap sangat maksimal, bahkan melibatkan mahasiswa jadi relawan sosialisasi, lewat media terus, spanduk di setiap desa, baleho di setiap kecamatan.

"Anak sekolah diformatkan bikin surat ke orang tua (untuk milih), kemudian reward untuk PPK yang mendapatkan partisipasi pemilih tertinggi, begitu juga PPS. Itu nian motivasi yang kita gunakan," tukasnya.

Termasuk debat kandidat tiga kali, itu katanya bagian dari sosialisasi. "Kalau kemudian masyarakat tidak hadir (ke TPS) tidak tahu lagi la, yang jelas bukan karena kita tidak memberi C6 seperti yang mereka gugat ke MK. Kita sudah upaya," ‎pungkas Dailami.‎