Satu Tahun Pemerintahan Jokowi-JK

HARI ini, 20 Oktober 2015, genap satu tahun Presiden Jokowi memerintah. Waktu yang cukup panjang sebenarnya, namun terasa singkat di atas pro dan kontra baik di lingkungan pemerintahan maupun rakyat Indonesia yang seakan masih terpecah hingga saat ini.

Masa satu tahun ini juga terasa terlalu singkat mengingat banyaknya ujian baik dari dalam, luar hingga faktor alam yang nyaris secara keseluruhan kelemahan dialamatkan kepada pemerintahan Jokowi-JK.

Di balik semua itu, setidaknya cukup banyak catatan yang sudah dilakukan pemerintahan saat ini terkait dengan implementasi Nawacita yang sudah didengungkan dari awal. Seperti dalam bidang ekonomi, saat terjadi pelemahan ekonomi dunia dan tekanan nilai tukar rupiah yang luar biasa, Indonesia masih bisa bertahan dan mempertahankan pertumbuhan ekonomi positif pada kisaran 4,7 persen.

Ukuran-ukuran makro ekonomi seperti cadangan devisa, neraca perdagangan tingkat inflasi, GDP juga terbilang baik dan itu mampu menciptakan kepercayaan internasional akan daya tahan ekonomi kita.

Meskipun begitu, ekspektasi pasar terhadap pemerintahan mantan Wali Kota Solo ini sangat tinggi. Dalam realisasinya ternyata tidak sebanding dengan 12 bulan menjalankan roda pemerintahan, yang justru menciut kepercayaan pasar.

Hal itu tidak terlepas dari faktor melambatnya perekonomian global yang kemudian berimbas ke perekonomian dalam negeri. Namun, pemerintah berupaya memperbaiki kondisi dengan mengeluarkan sejumlah paket kebijakan. Syukurnya, paket kebijakan tersebut mendapat respons positif dari para pelaku pasar.

Di bidang Polhukam banyak kemajuan dengan tetap memperhatikan keadilan hukum termasuk tidak perlu kompromi terhadap kasus hukum serta pelanggaran dan penerapan hukum.

Di bidang kesejahteraan ada banyak kegiatan prorakyat yang dilakukan pemerintah untuk memberikan perlindungan sosial bagi rakyat yang termarjinalkan. Hal itu dibuktikan melalui program-program terukur baik Bansos, KIS dan KIP.

Namun, tingkat kepuasan masyarakat belum sepenuhnya sesuai harapan. Masalah asap yang hingga kini masih mendera penduduk Indonesia di Sumatera dan Kalimantan, menuntut penyelesaian secepatnya dari pemerintah pusat. Meski berbagai upaya telah dilakukan, namun kompleksitas persoalan pembakaran hutan belum memberi hasil maksimal, ditambah efek elnino yang juga belum tuntas.

Semoga saja, semua ujian yang memengaruhi jalannya roda pemerintahan, roda perekonomian dan kesejahteraan rakyat ini dapat segera berakhir. Sehingga program-program pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dapat berjalan sesuai harapan. (*)