BPJS Kesehatan
BPJS Pejabat Tidak Dibayar Pemerintah
Program pemerintah untuk kesehatan di bawah naungan BPJS ternyata tidak hanya untuk warga miskin saja.
Penulis: Andi | Editor: Fifi Suryani
lihat foto
Tribunnews.com/Eko Sutriyanto
Contoh kartu JKN yang dikeluarkan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Tiap warga didorong untuk memiliki kartu ini sebagai bentuk keikutsertaan dalam program JKN.
Laporan Watrawan Tribun Jambi, Andi Prima Putra
TRIBUNJAMBI.COM, SENGETI - Program pemerintah untuk kesehatan di bawah naungan BPJS ternyata tidak hanya untuk warga miskin saja. Kartu sakti ini juga dikeluarkan untuk kaum borjuis. Seperti para pejabat hingga kepala daerah.
Di Muaro Jambi misalnya, Bupati Burhanudin Mahir dan beberapa anggota DPRD Muaro Jambi, juga terdata ikut program ini, namun, BPJS yang digunakan merupakan BPJS mandiri yang dibayarkan secara pribadi.
Seorang anggota DPRD Muaro Jambi yang tak ingin di beberkan namanya, mengakui hal ini. Beberapa hari lalu, dia terlihat sibuk mengurus berkas BPJS ini.
"Ini lagi ngurus berkas BPJS. Mau di masukkan datanya," ujar anggota DPRD tersebut sebari memperlihatkan datanya.
Berita Terkait
