Penerimaan CPNS

Ponakan Bupati, DPRD dan Anak Kabid BKD Bungo tak Lulus Tes CPNS

Hasil tes CPNS Bungo sudah diumumkan. Namun ada fenomena tersisa yang jadi perhatian.

Ponakan Bupati, DPRD dan Anak Kabid BKD Bungo tak Lulus Tes CPNS
TRIBUNJAMBI/MUHLISIN
Peserta tes CPNS Buno mengisi daftar hadir ujian, Kamis (16/10) 

Laporan Wartawan Tribun Jambi, Muhlisin

TRIBUNJAMBI.COM, MUARA BUNGO - Hasil tes CPNS Bungo sudah diumumkan. Namun ada fenomena tersisa yang jadi perhatian. Yakni minimnya putra Bungo yang lulus tes.

Ini juga jadi perhatian Komisi I DPRD Bungo. Selasa (10/2), Komisi I memanggil Badan Kepegawaian dan Diklat (BKD) Kabupaten Bungo. Kepala BKD, H M Yusuf, hadir langsung dalam hearing tersebut.

Ketua Komisi I, Muslim, mengatakan pihaknya meyakini pelaksanaan tes benar-benar murni. Ia menilai BKD sebagai panitia lokal bekerja cukup baik. Walau hasil akhirnya buruk dari sisi jumlah kelulusan putra daerah Bungo.

"Yang banyak lulus orang luar. Bukan anak Bungo. Putra daerah hanya sekitar 20 persen (dari 195 yang lulus)," ujar Muslim kepada Tribun.

Ia mengatakan ini adalah konsekwensi dari pelaksanaan tes secara terbuka. Di mana siapapun dan berasal dari daerah manapun bisa mendaftar dengan kesempatan sama luasnya dengan pelamar yang beralamat di Bungo.

Bicara aturan, Muslim mengatakab demikianlah adanya. Aturan dari pusat memang terbuka seluas luasnya bagi siapapun yang memenuhi syarat untuk mendaftar. Tidak boleh ada yang menghalangi.

Jika ingin bisa bersaing, menurut politisi Partai NasDem ini, hanya satu caranya. Yakni meningkatkan standar pendidikan di Bungo. Karena dengan cara seperti itulah ke depan anak-anak Bungo bisa kompetitif dalam merebut peluang kerja.

"Rencana ke depan kita coba minta ke pusat. Bisa apa tidak memberi prioritas putra daerah. Tapi yang lebih penting perguruan tinggi di Bungo harus tingkatkan kwalitasnya. Agar lulusan bisa bersaing," ujarnya lagi.

Yusuf, kepada Tribun ia mengatakan punya mimpi yang sama. Ia sangat berharap banyak putra daerah Bungo yang lulus tes CPNS. Terlebih rekrutmen CPNS tak terjadi setiap tahun.

Namun masalahnya adalah tidak adanya ruang bermain. Panitia lokal, ujarnya, hanya sebatas penyelenggara dan menyiapkan pelaksanaan tes. Penilaian dan penentuan kelulusan sepenuhnya wewenang Panselnas di Jakarta.

"Ponaan Bupati, tiga orang dak lulus. Mau diapakan? Ya ponaan saya juga. Dak bisa nolong. Anak kandung salah seorang Kabid di BKD juga dak lulus. Inilah kenyataannya," ujar Yusuf.

Penulis: muhlisin
Editor: fifi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved