Moga Soekarno tak Nelangsa di Alam Kubur Konsep Trisaktinya Diperdagangkan

Selain itu, dibanding dengan situasi kenaikan BBM 2005, 2008 dan penurunan harga 2009, ditambah dengan tidak kompaknya Kemenkeu dengan Pertamina dalam soal harga pokok produksi RON 88, kenaikan BBM 18 November lalu berpotensi mengundang DPR
melakukan interpelasi.

Itulah sebabnya sejak awal saya menyampaikan, Pemerintahan JW-JK harus hati-hati mempertimbangkan kenaikan BBM. Jika argumennya sempitnya ruang fiskal, maka selain beberapa cara harus ditempuh dalam mengoptimalkan pendapatan dan menghemat belanja, saya pun setuju atas kenaikan RON 88 hanya Rp1.000 perliter.

Tujuannya, agar JW-JK tidak kehilangan muka secara eksternal dan internal. Ada hal lain yang patut dipertimbangkan. Saya tidak habis pikir, bagaimana mungkin tahun anggaran 2014 yang tersisa 43 hari pada saat kebijakan menaikkan harga BBM bisa memberi ruang fiskal
Rp100 triliun.

Dari sudut turunnya harga minyak dunia mencapai USD75 per barel, perhitungan adalah USD105 dikurangi USD75 sama dengan USD30 dikali Rp2T sehingga APBNP menghemat Rp60T.

Ini pun masih harus dihitung lagi, berapa sebenarnya harga rata-rata minyak internasional dengan merujuk mid oil plats singapore (MOPS) sehingga dalam hitungan tahun fiskal berjalan mustahil terdapat selisih lebih mencapai USD30 perbarel.

Sementara dari kenaikan harga BBM, penghematan mencapai Rp10,8 T dengan merujuk kuota subsidi. Alhasil, jumlah penghematan sekitar Rp70,8 triliun.

Hitungan ini bisa salah. Tapi logika yang disampaikan Menkeu bahwa hasil penghematan dari kenaikan BBM itu mencapai Rp100 T sulit diterima. Beberapa wartawan yang mengkonfirmasi hitungan itu kepada menyatakan bahwa bisa jadi hitungan itu 'asbun'.

Saya tersenyum, karena memang tidak logis.Argumen itulah yang membuat saya sulit mengerti, kenapa mesti terburu-buru menaikkan harga BBM. Kenapa membuat kebijakan yang memberi kesan delegitimasi DPR di tengah sistem politik sedang amburadul.

Apakah dengan kenaikan harga BBM itu membuat Kabinet Kerja mampu menunjukkan prestasi luar biasa sehingga jejak SBY yang tidak peduli dengan kepopulerannya layak diikuti ?

Apakah masyarakat memang harus membayar rasa percaya dan harapannya kepada JW-JK melalui kenaikan harga ini ? Kalau alasannya untuk sehatnya APBN, maka kebijakan itu harus ditempuh, apakah dengan begitu APBNP 2014 lantas menjadi sehat ?
Sementara jika untuk mengatasi defisit transaksi berjalan, kebijakan ini sama sekali bukan obat mujarab. Lalu apa yang mau dicapai JW-JK dengan kebijakan ini ?

Saya kira lebih karena keberhasilan tipu daya utang luar negeri sehingga kondisi domestik dikurbankan. Jika dugaan ini benar, maka tegaknya konstitusi dan janji Trisakti hanya dalam hitungan empat pekan sejak dilantik telah pergi meninggalkan kenangan kampanye Pilpres 2014, Pidato Ketua Umum PDIP pada Rakernas 19 September 2014 di Semarang dan Pidato Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI 20 Oktober 2014.

Semoga Bung Karno tidak nelangsa di alam kubur sana menyaksikan konsep Trisaktinya 'diperdagangkan dan di media sosial
bermunculan "shame on you Jokowi".