Ada Tiga Titik Jalan di Muara Emat Amblas

Laporan Wartawan Tribun Jambi, Edi Januar

TRIBUNJAMBI.COM, KERINCI - Adanya jalan rusak yang menghubungkan Kerinci dan Sungaipenuh, dengan Kabupaten Merangin, dibenarkan Ketua Komisi II DPRD Provinsi Jambi, Nurkamal.

 Dijelaskan Nurkamal, setidaknya ada tiga titik jalan yang amblas. Tepatnya di kawasan Muara Emat, Kecamatan Batang Merangin.

 "Benar, saya juga baru saja melewati jalan itu. Saya lihat setidaknya ada tiga titik yang amblas. Jika tidak segera diperbaiki, maka bisa menyebabkan jalan putus total," kata mantan kepala Bapedda Kerinci ini, Selasa (1/7).

 Apalagi jika sudah masuk musim hujan, diperkirakan kondisi jalan tersebut akan semakin parah. "Dinas Pekerjaan Umum dan kontraktor, harus segera melakukan perbaikan. Kalau hujan sudah turun, saya khawatir jalan putus," ujarnya.

 Kata Nur, perbaikan sangat mendesak dilakukan. Mengingat satu pekan lagi jalan sudah mulai ramai karena arus mudik lebaran. "Kasihan warga kita yang jauh-jauh pulang dari luar daerah, sementara jalannya begini," kata anggota Fraksi Demokrat ini.

 Dengan kondisi seperti ini, kata Nur, kendaraan yang melintas terpaksa lewat dipinggir jalan. Bahkan nyaris di bibir jurang karena amblasnya jalan. "Apalagi PT Jakon saya lihat membawa material pembangunan jalan dari Bangko. Ini menyebabkan kerusakan jalan semakin cepat," katanya lagi.

 Dinas PU Provinsi Jambi lanjutnya, harusnya mencontoh Dinas PU Sumbar. Setiap jalan rusak, langsung ditangani dengan segera, tanpa menunggu kondisinya semakin parah, dan masyarakat mengeluh dengan kondisi tersebut.

 "Melihat kondisi geografisnya, sejak awal saya mengusulkan adanya UPTD PU Provinsi Jambi. Kalau di wilayah barat ditempatkan di Kerinci, sedangkan di wilayah timar, dibangun di Tanjung Jabung," ujarnya.

 Dengan adanya UPTD ini, jika terjadi jalan rusak dan bencana, maka bisa segera dilakukan penanganan dengan menggunakan alat berat yang stanby di lokasi tersebut. Kendaraan yang terjebak longsor, tidak lagi menunggu selama berjam-jam hanya untuk menunggu alat berat.

 "Jika memang tidak bisa dibentuk UPTD, bisa juga dengan mengalihkan penanganan ke pihak Alkal yang memegang alat berat. Tentunya disertai dengan dana penanggulangan darurat yang cukup," pungkasnya.