Tahun Pencitraan dan Tindak Korupsi

ANEKA peristiwa nasional terjadi sepanjang 2011. Mulai dari gerak roda pemerintah yang mengusung pencitraan, peristiwa anarkis terhadap aliran/agama tertentu, ledakan bom, hingga terungkap dan tertangkapnya sejumlah pelaku korupsi.

Dari sekian banyak peristiwa, jalannya pemerintahan sepanjang 2011 yang dipenuhi janji-janji politik oleh pemangku negara terasa lebih mengena di hati masyarakat. Harapan penuntasan sejumlah kasus korupsi besar seakan tersandung oleh kepentingan politik tertentu.

Ketua Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah Din Syamsuddin menilai, jalannya pemerintahan sepanjang 2011 dipenuhi dengan dusta yang dilakukan oleh para pemangku negara.
"PP Muhammadiyah melihat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara pada 2011 penuh dusta. Banyak pendustaan di dalam berbangsa dan bernegara, terutama dari para pemangku negara," kata Din saat memberi sambutan Refleksi akhir tahun "Tahun Penuh Dusta Masihkan Ada Asa Tersisa" di PP Muhammadiyah, Jakarta, baru-baru ini.

Menurut dia, bangsa Indonesia yang besar dan memiliki sumber daya alam yang melimpah tapi dijual kepada pengusaha asing. Bahkan, sengaja direkayasa melalui korupsi yang dikelola oleh negara melalui kebijakan atau UU yang eksploitatif.

Masalah yang dihadapi Bangsa Indonesia sepanjang 2011 semakin menumpuk. Namun, para pemimpin negara terkesan lari dari masalah dan menutupi masalah dengan kebohongan berupa pencitraan.

Menurut Din, ada banyak predikat yang bisa diberikan dalam kehidupan berbangsa dan negara sepanjang tahun 2011, yakni penuh dusta, penuh dosa, dan lainnya.

"Tergantung darimana kita melihatnya," kata Din.  Predikat tahun penuh dusta ini bisa dikaitkan dalam kehidupan berbangsa secara keseluruhan atau pada pemangku amanah secara terbatas. "Saya kira lebih tepat, predikat tersebut dialamatkan pada pemangku amanah secara terbatas," kata Din.

Berikut, beberapa catatan kebohongan pemerintah yang direfleksikan dalam bentuk kekecewaan bangsa ini:

1.  Berkumpulnya tokoh‑tokoh lintas agama pendukung pluralisme dan multikulturalisme pada 10 Januari.  Mereka berbicara tentang kebohongan pemerintah. Beberapa hari kemudian para tokoh ini diundang Presiden.

2. Penuntasan Century, Presiden SBY mengeluarkan empat instruksi untuk penuntasan kasus hukum Bank Century, namun hingga akhir tahun ini tidak ada perkembangan yang cukup berarti terkait penuntasan kasus hukumnya.

3.  Pemerintah mengecam penyerbuan terhadap 15 warga Ahmadiyah di Desa Umbulan, Kecamatan Cikeusik tanggal 6 Februari.  Pemerintah menjanjikan tindakan tegas, belakangan, 12 terdakwa dihukum 3 bulan sampai dengan 6 bulan.

4.  Pada 10 Februari sejumlah intelektual, anggota legislatif, dan tokoh masyarakat di kompleks Gedung MPR/DPR/DPD, Jakarta, mendeklarasikan Dewan Penyelamat Negara (Depan) sebagai keprihatinan dan bagian dari solusi berbagai masalah kebangsaan.

5. Pada 1 Maret  Presiden SBY  mengingatkan akan memberikan sanksi mengeluarkan partai politik dari koalisi pendukung pemerintah jika partai politik tersebut tidak mematuhi kesepakatan koalisi, namun pernyataan itu tidak terbukti. Resafel kabinet baru dilaksanakan Oktober 2011.

6.  Lagi-lagi pemerintahan SBY diguncang pemberitaan dua harian di Australia, The Sydney Morning Herald dan The Age, tentang dugaan penyalahgunaan kekuasaan Presiden dan Ibu Negara. Pemerintah menyampaikan protes keras atas berita tidak berdasar tersebut.

7.  Pengajar Fisip UGM, Ari Dwipayana, mengatakan, kecenderungan koruptor di Indonesia selalu mencari perlindungan dari kekuatan politik. Saat ini kekuatan politik utama dipegang Partai Demokrat sehingga wajar banyak koruptor berlindung di Partai Demokrat.