Buruh Medan Tuntut 1 Mei Ditetapkan Sebagai Hari Libur Nasional

Sebelumnya, massa telah menyampaikan orasinya di Kantor DPRD Sumatera Utara.

Dalam aksinya, massa menuntut penghapusan sistim outsourching, menjadikan 1 Mei sebagai hari libur nasional dan menolak kekerasan dan kriminalisasi terhadap buruh dan jurnalis. 

Massa aksi tersebut berasal dari Serikat Buruh Seluruh Indonesia (SBSI) 1992 Sumut, Perserikatan Pemberdayaan Organisasi Lokal (TEP-LOK), Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Medan, LP2SU, LBH Medan, Kontras Sumut dan Ikatan Keluarga Orang Hilang Indonesia (IKOHI) Sumut. Dalam kesempatan tersebut, massa aksi juga meminta agar pemerintah menghentikan praktek-praktek mafia anggaran dan mafia tender yang semakin sistematis dan korup.

Selain itu, massa aksi juga meminta dilakukan penggusuran terhadap pedagang kaki lima (PKL), alasannya berdagang di kaki lima adalah pilihan terakhir masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup. 

“Hari ini kesejahteraan buruh masih jauh dari harapan, karena itu kami mendesak agar hak-hak buruh diberikan. Tuntutan kami dari tahun ke tahu tidak berubah, karena apa yang kami perjuangkan selama ini belum direspon oleh pemerintah,” kata Ketua SBSI 1992 Sumut Pahala Napitulu, dalam orasinya pada aksi tersebut.

Dalam pernyataan sikapnya, massa aksi juga meminta Gubernur Sumatera Utara segera menginstruksikan kepada Disnakertrans Sumut untuk segera menyelesaikan perngaduan buruh yang sudah berlarut-larut di instansi tersebut. 

Sebab, semakin lama penyelesaian kasus-kasus buruh akan berdampak kepada semakin tidak jelasnya keberadaan buruh dan terus diintimidasi oleh pihak perusahaan. Kabag Tenaga Kerja Biro Binsos Pemprov Sumatera Utara, Ibnu Saud yang menerima pengunjuk rasa mengatakan, akan menyampaikan aspirasi tersebut kepada pimpinan. “Hal ini akan kami sampaikan kepada pimpinan untuk disikapi,” katanya.

Hapus Diskriminasi PendidikanSebelumnya, puluhan massa yang tergabung dalam Komite Peduli Pendidikan (KPP) juga berunjuk rasa di Kantor Gubernur Sumatera Utara. 

Dalam tuntutannya massa mendesak dihapuskan sistim Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) dan Sekolah Bertaraf Internasional (SBI). Massa menilai sistim ini telah menyebabkan diskriminasi di dunia pendidikan.

"Pendidikan saat ini masih jauh melenceng dari visi pendidikan nasional. Yakni, menghasilkan sumber daya manusia bermutu, berkarakter, mandiri, kreatif kritis dan peduli pada persoalan hidup di sekitarnya,” tegas Koordinator Aksi Binsar Gultom