Bawaslu 'Berkecil Hati', Diberi Rp 45 Miliar, Asnawi: Angka Itu Tidak Rasional

Bawaslu 'Berkecil Hati', Diberi Rp 45 Miliar, Asnawi: Angka Itu Tidak Rasional

TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI - Bawaslu Provinsi Jambi meminta ada rasionalisasi anggaran kembali dengan Pemprov Jambi.

Bawaslu Provinsi Jambi dan Pemprov Jambi sudah melakukan pembahasan anggaran bersama untuk pelaksanaan pengawasan pilkada serentak di Provinsi Jambi.

Akan tetapi, anggaran yang diberikan pihak Pemprov Jambi dinilai sangat tidak rasional dengan kebutuhan yang ada.

Untuk anggaran Pilkada Gubernur mendatang, Bawaslu Provinsi Jambi dipatok diangka Rp 45 miliar.

Padahal sebelumnya, lembaga pengawasan pemilu ini sudah beberapa kali melakukan rasionalisasi dari angka Rp 130 miliar yang diajukan.

Ketua Bawaslu Provinsi Jambi, Asnawi, mengatakan pihaknya sudah melakukan pembahasan soal anggaran dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Jambi beberapa waktu lalu, namun belum menghasilkan kesepakatan.

"Hasil pembahasan kemarin pihak Pemda mematok untuk Bawaslu sebesar Rp. 45 M," kata Asnawi, Ketua Bawaslu Provinsi Jambi, Rabu (24/7/2019).

Asnawi mengatakan nilai anggaran diangka Rp 45 miliar sangat tidak rasional.

Dampaknya pengawasan tidak akan berjalan maksimal, karena menurutnya, untuk biaya operasional saja sudah mencapai angka Rp 30 miliar.

"Jadi kalau Rp 45 M itu kegiatan kita tidak bisa jalan, biaya honor dan operasional adhoc saja kami hitung berkisar Rp 30 M, belum lagi biaya kegiatan lainnya. Jadi dana segitu kami anggap tidak rasional," ujarnya.

Bawaslu berharap ada pembahasan yang lebih mendetail lagi dan pemda bisa membuka dana yang dipatok tersebut.
Pihaknya sejauh ini masih menciutkan anggaran dengan menghapus beberapa kegiatan.

"Dengan anggaran Rp 45 M tersebut tidak bisa melakukan kegiatan apapun," tegasnya.

Ditambahkan Asnawi, pihaknya memiliki beban pengawasan tiap tahapan.

Dan keberhasilan pelaksanaan pilkada itu sendiri sangat berpengaruh dengan pengawasan yang dilakukan pihaknya.