Banyak Kendala, Semester Pertama, Realisasi PAD Kabupaten Sarolangun Baru 20,5 Persen

Banyak Kendala, Semester Pertama, Realisasi PAD Kabupaten Sarolangun Baru 20,5 Persen

TRIBUNJAMBI.COM, SAROLANGUN - Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sarolangun, semester pertama tahun 2019 masih terbilang rendah.

Harusnya realisasi PAD di semester pertama mencapai 50 persen. Namun, hingga Juni 2019, persentase baru menunjukan di bawah 50 persen, yaitu 20,5 persen.

Baca: Genjot Pendapatan Asli Daerah, Pemkab Muarojambi Telusuri Kepemilikan Papan Reklame

Baca: SEDANG TAYANG Laga Persela Lamongan vs Bali United, Live Streaming Tayang di Vidio.com dan Indosiar

Baca: Pemain Kalteng Putra Patrich Wanggai Tersangka Kasus Penganiayaan, Korban Sebut Tak Ada Itikad Baik

Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kabupaten Sarolangun, Ahmad Zaidan, mengatakan, capaian realisasi PAD baru Rp 8 Miliar atau sekitar 20,5 persen dari target yang ditetapkan sebesar Rp 40 miliar lebih.

Nilai yang jauh dari target tersebut kata Ahmad Zaidan, didominasi dari perolehan pajak penerangan jalan (PPJ) sebesar Rp 5 miliar dari target sebesar Rp 9 miliar. Dan, pajak hotel serta restoran.

Baca: Download Lagu MP3 Nella Kharisma, Dangdut Koplo Siti Badriah dan Via Vallen Full Album Video

Baca: 1 Kg Sabu Gagal Beredar di Palembang, Kurir Narkoba Jaringan Malaysia, Diringkus di Perbatasan Jambi

Baca: Jasad Ulama Indonesia di Mekkah Masih Utuh saat Makam Dibongkar, Bikin Geger Pemerintah Arab Saudi

Minimnya realisasi PAD tersebut menurut Ahmad Zaidan, dipengaruhi oleh realisasi pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang masih sangat rendah. Yiatu baru mencapai Rp800 juta lebih dari target Rp 23 miliar.

Sementara dari sektor Pajak Bumi Bangunan (PBB), baru terealisasi sebesar Rp200 juta lebih dari target Rp 1,5 miliar.

"Lebih kurang persentase 20,5 Persen sekian, dilihat dari sampai Juni masih kecil. BPHTB ini Rp 23 miliar kita targetkan sementara sampai saat ini realisasi masih sedikit, baru Rp800 juta," bebernya.

Untuk BPHTB yang berkaitan dengan jual beli tanah dan rumah, pihaknya mengaku tidak bisa memproduksi BPHTB ini, dan tetap optimis akan mengejar hingga akhir tahun.

Selain itu, kata Zaidan, dari sektor pajak PBB ini, pihaknya mengalami kendala minimnya kesadaran masyarakat untuk mau membayar pajak PBB dan minimnya petugas pajak.

Ke depannya kata Zaidan, pihaknya akan bekerja sama dengan camat, kepala desa, serta Badan Pertanahan Nasional (BPN), Bank BPD juga notaris/PPAT.

"Membuat SPPT baru akan kita tagih. Kita akan bekerja sama dengan BPN, PPAT atau notaris," tuturnya. 

Banyak Kendala, Semester Pertama, Realisasi PAD Kabupaten Sarolangun Baru 20,5 Persen (Wahyu Herliyanto/Tribun Jambi)